Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM RESELLER ( SUATU PENELITI…

SAIFUL HARIS

Dalam Pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, namun pada praktik jual beli online sistem reseller masih banyak pelaku usaha reseller yang tidak memberikan dan/atau mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada postingan gambar barang yan…

PERLINDUNGAN KOSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG T…

M. FARHAN ADRIANSYAH

ABSTRAK MUHAMMAD FARHAN ADRIANSYAH, 2022 PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA TRANSPORTASI ONLINE GOJEK TERHADAP PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK SESUAI TARIF APLIKASI (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,60) pp., bibl., tabl., app. (Prof. Dr. Sanusi, S.H. , M.L.I.S., LL.M.) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hak konsumen, antara lain, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesua…

PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TITIP ONLINE TERHADAP HAK ATAS INFORMASI …

Cindy Santika

Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada pelaksanaan jual beli melalui jasa titip online masih terdapat konsumen yang mengalami kerugian akibat informasi produk yang tidak jelas dan tidak jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak atas informasi yang jelas dan jujur melalui s…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR

T. MUHAMMAD YUNALDI

Penelitian ini berfokus menjelaskan pengaturan transaksi jual-beli pakaian bekas impor dalam peraturan perundang-undangan dan menjelaskan bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam jual-beli pakaian bekas impor dalam Perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam jual-beli pakaian bekas impor ini tidak diatur secara eksplisit pada undang-undang. Adanya larangan impor barang bekas dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan hadirnya…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SIS…

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian bara…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGG…

FAYYAD RIZKI ANANDA

ABSTRAK Fayyad Rizki Ananda, 2022 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66) pp.,bibl.,app Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang be…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER…

YASMI AZKIA SYUKRI

Yasmi Azkia Syukri, 2022 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER TO PEER (P2P) LENDING Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57), pp, bibl, app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN BEKU YANG TIDAK ME…

Nadia Ramdayani

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk me…


    SERVICES DESK