KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP
ABSTRAK
HETTI NURMALASARI, KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP 2015 DAN DI LUAR KUHP.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,90),pp.,tabl.,bibl
(RIZA NIZARLI., S.H., M.H)
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 7 Statuta Roma dan Pasal 9 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langs…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…
Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…
TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERK…
ABSTRAK
NURPITA SARI, TUGAS BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
2014 DALAM PEMBIMBINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas II Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,62 ) pp.,tabl.,bibl
Mahfud, S.H.,L.L.M.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANN…
ABSTRAK
Wan Reni Ritanti,
2014 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS YANG TERAMPAS KEMERDEKAANNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 55), pp., bibl., app.
Ainal Hadi, S.H.,M.Hum.
Adanya kasus yang menyebabkan terampasnya kemerdekaan penyandang disabilitas di luar negerimendorong lembaga PBB yakni UNODC dan lembaga non pemerintahan Law Reform Trust, serta beberapa negara untuk membuat aturan mengenai pemenuhan hak bag…
MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN
ABSTRAK
RINA DWINANDA, MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF
2014 PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 71), pp.,bibl.
(T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.)
Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan konflik antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah dan apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh bank maka akan berpotensi men…
