PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…
- Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERSEPSI PENYEDIA BARANG/JASA TERHADAP SISTEM E-PROCUREMENT PADA DINAS KEHUTA…
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara konvensional/manual selama ini masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti proses pengadaan barang/jasa yang memakan waktu lama dan juga penyebaran informasi tentang pengadaan barang/jasa masih terbatas, diharapkan dengan adanya sistem e-procurement dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penyedia barang/jasa terhadap sistem e-procurement sehingga dilak…
ANALISIS IMPLEMENTASI PPH PASAL 23 ATAS PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM KAITAN DEN…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PPh Pasal 23 atas Pekerjaan Konstruksi dalam kaitan dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Periode pengamatan dibatasi data pelaporan SPT PPh Pasal 23 Wajib Pajak Konstruksi dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh…