EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT MAI…
Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun aturannya sudah diatur, terdapat 2 Kasus yang mengenai jarimah dengan sengaja menyediakan fasilitas jarimah maisir di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Tujua…
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENERAPAN PIDANA (SUATU PENELITIAN D…
Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda apabila terbukti mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum. Namun, dalam praktiknya pidana yang dijatuhkan relatif ringan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda m…
PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PEKERJA PADA PERUSAHAAN DEPOT ISI UL…
ABSTRAK
Bahtiar,
2015
Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang layak tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2014. Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa p…
PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENG…
ABSTRAK
Faisal Adami, PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN
2016 MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH LEMBUR DAN WAKTU CUTI MINGGUAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN WARUNG KOPI DI KOTA LANGSA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(vi, 57) pp,. tabl,. Bibl.
(Dr. Suhaimi,S.H,.M.Hum.)
Peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dalam mengawasi penerapan upah lembu…
PENERAPAN PASAL 51 QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TERKAIT PEMBERIAN UQUBAT RESTI…
Ketentuan Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan permintaan dari korban yang diwakilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai ganti kerugian atas penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau pengganti biaya. Meskipun ketentuan tersebut telah secara jelas mengatur mengenai restitusi, pada praktiknya korban pemerkosaan khususnya di Kota Banda …
