Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1…

AULIA KAMAL PASHA

ABSTRAK AULIA KAMAL PASHA (2021) KONSISTENSI PENGANGKATAN SEKRETARIS GAMPONG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55),pp.,bibl Sufyan, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa sekretaris gampong diangkat dari Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara ke…

STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH

FARHAN ADITYA HARMEN

ABSTRAK FARHAN ADITYA HARMEN 2025 STUDI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH ACEH Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp., bibl. Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum. Pasal 107 Undang-Undang 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh akan diatur Oleh peraturan pemerintah maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara …

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH…

Zikral Difra

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada bank daerah di Indonesia, yakni kapasitas fiskal, dana bagi hasil (DBH), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dividen dari bank daerah dan ukuran legislatur. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Melalui teknik purposive sampling, diperoleh sampel akhir sebanyak 255 pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian …

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFATAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN OLE…

ERNI SABILA

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan lahan pertanian yang dilindungi dan dikembangkan secara berkelanjutan guna menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur bahwa pemanfaatan LP2B harus dikendalikan agar sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 melalui instrumen insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Dalam realitas di Kabupaten Aceh Barat Daya masih banyak t…

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH

NABILA ZAHRA

ABSTRAK Nabila Zahra 2026 PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN DI PASAR AL MAHIRAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 75), pp., bibl., app. Basri Effendi, S.H., M.Kn. M.H. Pelayanan kebersihan terhadap pasar merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pasar Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Te…

PENGARUH PENGANGGARAN PARTISIPATIF (PARTICIPATORY BUDGETING) DAN INTERVENSI P…

Ria Rizki Novita

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif dan intervensi politik terhadap kinerja anggaran Pemerintah Aceh. Kinerja anggaran daerah masih menjadi isu strategis yang ditandai oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparat…

MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PA…

MUHAMMAD TAUFIQ

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memperbaiki tata ruang kota sekaligus meningkatkan kapasitas pasar tradisional sebagai ruang ekonomi masyarakat. Meskipun relokasi telah dilaksanakan sejak 2020, dinamika yang muncul pasca pemindahan menunjukkan bahwa pengelolaan pasar masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari penurunan pendapatan pedagang, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga belum optimalnya penataan ruang aktivitas perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manaj…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS POLA PERGERAKAN HARIAN PEREMPUAN BEKERJA (STUDI KASUS: INSTANSI PEME…

FAIRUZ ZAHIRA

Pekerjaan merupakan salah satu faktor seseorang bermobilisasi yang paling umum di Indonesia. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, telah memungkinkan untuk bergerak lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, intensitas pergerakan yang tinggi pada waktu tertentu menyebabkan kemacetan dalam kota, bahkan kecelakaan lalu lintas. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas di Kota Binjai menjadi isu yang penting untuk dikaji. Penelit…

KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NOTA KES…

Hadya Zuhra

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut di…

EFEK KOMUNIKASI VERBAL YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MENSOS…

Deny Wahyudi

Penelitian ini berjudul efek komunikasi verbal yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok di tempat umum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek komunikasi verbal yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok di tempat umum. Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Jumlah responden dalam pene…


    SERVICES DESK