Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPAT…

Hendrianto

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BIREUEN Oleh : Hendrianto NIM : 09090200010056 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Mohd. Nur Syechalad, MS 2. Dr. Muhammad Nasir, M.Si, MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Regresi Linier Berganda, dengan data sekunder yang bersumber dari Dinas Pengelolaan…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KONVERGENSI PENDAPATAN PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH: ST…

TAJUL ULA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis konvergensi pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Periode penelitian dibagi dalam dua fase yakni fase sebelum transfer dana otsus (2001-2007) dan fase sesudah transfer dana otsus (2008-2014). Model yang digunakan adalah model regresi data panel yang dikelompokkan ke dalam kedua fase tersebut. Selain itu, untuk melihat konvergensi pendapatan perkapita antara wilayah di Provinsi Aceh digunakan analisis konvergensi sigma dan beta (ab…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TINGKAT KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DI PROVINSI ACEH (PENDEKATAN MODEL I…

Mira Abdullah

TINGKAT KETERKAITAN ANTAR SEKTOR EKONOMI DI PROVINSI ACEH (PENDEKATAN MODEL INPUT-OUTPUT) Oleh :MIRA ABDULLAH Nim :0809200010013 Pembimbing: 1. Prof. Dr. Abubakar Hamzah 2. Dr. Muhammad Nasir, M.Si, MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar sektor yang terjadi dalam perekonomian dan menentukan sektor ekonomi mana saja yang dapat dijadikan sektor unggulan di Provinsi Aceh. Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis data yait…

  • Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI YANG MENERIMA DANA OTONOMI KHUS…

Ridha Fahlevi

Abstract Local financial management should be managed in accordance with economical, effective, efficient, transparent, and accountable to encourage local economic growth. Analysis of the financial management performance is important to evaluate the success of the local government and to improve the performance in managing finances. The purpose of this study is to compare the performance of the province governments that have special autonomy status with the revenue sharing of MIGAS b…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYEL…

Cut Meutia

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun N…

ASPIRASI RAKYAT DAN KEPENTINGAN ELIT POLITIK DAERAH TENGAH TENGGARA DALAM PEM…

JASADI MUNANDA.R

xiv Perjuangan tuntutan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) sudah bergulir sejak tahun 1999, diprakarsai oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Wilayah Tengah-Tenggara di Jakarta. Perjuangan ini dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian. Namun, perjuangan pembentukan Provinsi ALA di pandang muncul lebih banyak di pelopori oleh elit politik dari pada aspirasi rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi keinginan masyarak…

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN SELAUT BESAR D…

RIZKI ARDINATA AR.

Wacana pemekaran Kabupaten Selaut Besar di wilayah Kabupaten Simeulue muncul sejak tahun 2012. Pemekaran Kabupaten baru merupakan dinamika politik dan muncul berdasarkan aspirasi masyarakat dan dipelopori oleh para tokoh masyarakat kabupaten Simeulue bagian tengah dan barat. Kecamatan-kecamatan yang akan tergabung kedalam Kabupaten Selaut Besarmeliputi Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelask…

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA EKONOMI DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERAH INDUK DI…

FERAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh terdiri dari 12 daerah pemekaran dan 11 daerah induk dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2012. Model analisis yang digunakan adalah Indeks Kinerja Ekonomi (IKE) dengan menggunakan data pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan PDRB, pendapatan per kapita, dan PDRB migas …

PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR

Rahmad Saputra

ix RAHMAD SAPUTRA 2014 ABSTRAK PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP WACANA PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala. (x, 101), pp., bibl., app. (Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, MA) Wacana pemekaran Aceh Besar merupakan salah satu isu hangat dalam beberapa tahun belakangan ini. Lahirnya wacana ini disebabkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan luas wi…

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN A…

alisman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Barat pada Era Otonomi Daerah, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan yang selama ini masih terpusat atau dekonstrasi dilimpahkan ke daerah atau desentralisasi kecuali tugas-tugas yang masih kewenangan pusat seperti agama, pertahanan, moneter dan lainnya, sehingga daerah yang dahulunya memiliki Anggaran…


    SERVICES DESK