Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…

LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA IIA BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR PERILAKU

Muhammad Iqbal

ABSTRAK LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA IIA BANDA ACEH Oleh Muhammad Iqbal Nim: 1204104010070 Kejahatan atau kriminalitas dewasa ini merupakan suatu fenomena yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang dengan perkembangan sangat pesat, baik secara jumlah maupun jenisnya. Kejahatan dan tindak kriminalitas menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh masyarakat dunia, terlebih lagi pelakunya yang mulai menjamah pada kaum wanita. Tindak pidana atau tindak kriminalit…

DUKUNGAN KELUARGA PADA NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH

HARDIATI PURNAMA S

Narapidana yang tinggal di Rumah Tahanan Negara (Rutan) pada dasarnya telah kehilangan kebebasan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Masalah yang menjadi stressor bagi narapidana di Rutan adalah kerinduan pada keluarga, kejenuhan, bosan dengan makanan, adanya masalah dengan teman dan rasa gelisah memikirkan masa depan setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara. Dukungan keluarga berpengaruh penting terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam rumah tahanan.Tujuan penelitia…

PENERAPAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKA…

WINDA PUTRI LESTARI

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Secara lebih tegas di atur didalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang narapidana dan tahanan melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Apabila narapidana melanggar aturan ters…

PELARIAN NARAPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA IDI ACEH TIMUR

Agus Munanzar

ABSTRAK Agus Munanzar, PELARIAN NARAPIDANA DARI RUMAH TAHANAN NEGARA IDI ACEH TIMUR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,57) pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa tujuan diselenggarakan sistem permasyarakatan untuk membentuk Warga Binaan Permasyarkatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembal…

UPAYA PENINGKATAN PENYESUAIAN SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEL…

Wahyuni

ABSTRAK Wahyuni, Upaya Peningkatan Penyesuaian Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Abu Bakar, M.Si., (2) Hetti Zuliani, S.Pd., M.Pd. Kata Kunci: Upaya Peningkatan, Penyesuaian Sosial, Narapidana di Lapas Individu yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik mampu mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan. Peneliti…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDA…

Kurnia Dwi Mantri Abi

ABSTRAK KURNIA DWI MANTRI ABI, PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia yang telah di atur di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia i…

UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI C…

Arman

i ABSTRAK ARMAN. UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN 2017 DAN MAKANAN BAGI NARAPIDANA DI CABANG RUTAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,69), pp.,bibl.,tabl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengakuan yang tegas tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pe…

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG PERATURAN …

ISVANI

ABSTRAK ISVANI, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 30P/HUM/2018 TENTANG 2019 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 (STUDI KASUS HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA KORUPSI) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix,59) pp,,. bibl Dr. ISKANDAR A. GANI, S.H., M.HUM. Pemberlakuan pasal 60 ayat (1) huruf J Peraturan Komisi Pem…

UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NAR…

RISA ANDIKA SARI

UPAYA TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA Risa Andika Sari* Suhaimi** Muazzin*** ABSTRAK Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyatakan bahwa Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Pasal 4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK