PENGELOLAAN KELAS PADA PEMBELAJARAN FISIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PEN…
Pengelolaan kelas adalah salah satu kegiatan penting guna mengawasi dan membimbing siswa. Pengelolaan kelas akan menghasilkan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan dan mencapai target yang telah direncanakan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan, strategi program pembelajaran dan faktor-faktor pendukung dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 7 Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah des…
HUBUNGAN MOTIVASI GURU DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DENGAN KEPUASAN KERJA…
Kepuasan kerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti kepemimpinan dan motivasi. Untuk meningkatkan kepuasan kerja guru, kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki tugas, tanggung jawab dan berperan dalam memberikan motivasi kepada guru serta memperlihatkan keteladanan dalam memimpin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: hubungan antara motivasi guru dengan kepuasan kerja guru, hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan …
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI IPHONE…
ABSTRAK
RESTA MAULIDYA
2024
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
IPHONE BEKAS DI KECAMATAN BANDA SAKTI
KOTA LHOKSEUMAWE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,60) pp., bibl.,tabl.
(Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.)
Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pada…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK NAPOCUT AKIBAT BEREDARNYA PRODUK TIRUAN (SU…
ABSTRAK
(Dr. M. Adli, S.H., MCL.)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, menjelaskan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perd…
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PARFUM TERKENAL DALAM KEGIATAN USAHA PARFUM ISI ULAN…
Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dijelaskan bahwa negara anggota harus memastikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak terbatas pada jenis barang atau jasa tertentu, terutama jika penggunaan merek tiruan dapat menyebabkan kebingungan konsumen atau merusak reputasi merek terkenal, akan tetapi pada pelaksanaan perlindungan hukum merek pa…