Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
IDENTIFIKASI FAKTOR PENERAPAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT DI RUMAH SAKIT UMUM D…
Zukira Herawati
Kewenangan klinis (clinical privilege) merupakan hasil proses dari sarana kesehatan yaitu memberikan kewenangan dalam batas yang ditetapkan. Pada kenyataannya, penerapan jenjang karir perawat klinis di rumah sakit masih bervariasi dimana penerapan level karir perawat masih dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan jenjang karir yang di dapatkan. Pada dasarnya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan berbasis profesional, dilakukan sesuai dengan kewenangan dan penugasan klinis. Tuj…
- Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
AULIA RAHMAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
YURIDIKSI POLITIS LEMBAGA WALI NANGGROE SEBAGAI LEMBAGA KEPEMIMPINAN ADAT IND…
Iezzati Qudratika
ABSTRAK IEZZATI QUDRATIKA, YURIDIKSI POLITIS LEMBAGA WALI 2017 NANGGROE SEBAGAI LEMBAGA KEPEMIMINAN ADAT INDEPENDEN GUNA MENGHINDARI DISORIENTASI KEKUASAAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (ix, 79), pp., bibl., app. (Ubaidullah, M.A) Qanun Lembaga Wali Nanggroe (LWN) merupakan sebuah produk hukum yang lahir pasca penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Serta merupakan derivasi …
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENYIDIK MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADA…
Geubrina Raseuki
ABSTRAK Geubrina Raseuki 2017 Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,72) pp., bibl. Rizanizarli, S.H., M.H. Penyidik berwenang menghentikan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP. Penghentian penyidikan suatu perkara pidana haruslah berdasar dan tidak boleh selain da…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…
Muhammad Taufiq
ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …
MASFIRAH
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA
RINI PUTRI UTAMI
STATUS TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA PT USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Rini Putri Utami Ilyas Ismail Sulaiman ABSTRAK Berdasarkan dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dik…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN
AYU NINGSIH
ABSTRAK KEDUDUKAN NOTARIS DALAM MEDIASI SENGKETA KENOTARIATAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN * Ayu Ningsih Faisal** Adwani*** ABSTRAK Kewenangan notaris memberikan penyuluhan hukum diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyuluhan hukum notaris berupa nasehat hukum dan saran sebelum pembuatan akta untuk menjamin keotentikan suatu akta dan menghindari terjadinya sengketa. Moralitas, ketelitian dan kehatihatian merupakan faktor utama dalam penyuluh…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIA…
Azzahrawi
WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEGAWAIAN SETELAH MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF Azzahrawi* Prof. Dr. Husni, S.H.,M.Hum** Dr. Zahratul Idami, S.H.,M.Hum*** ABSTRAK Kajian terhadap wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian setelah melalui upaya administratif dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya