ESTIMASI POTENSI HUTAN KOTA BANDA ACEH DALAM MEREDUKSI EMISI CO2 SEBAGAI REF…
ABSTRAK
Penelitian tentang “Estimasi Potensi Hutan Kota Banda Aceh Dalam Mereduksi Emisi Co2 Sebagai Referensi Pembelajaran Mata Kuliah Pengetahuan Lingkungan dan Kependudukan” dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2014 di hutan Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis, jumlah stok karbon yang tersimpan, kemampuan setiap jenis tumbuhan dalam mereduksi emisi CO2 serta sebagai referensi penyusun modul dan buku saku pada mata kuliah pengetahuan lingkung…
PENGARUH PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN PETANI KARET TERHADAP MOTIVASI MENYEKOLAHK…
Kata kunci : Pendapatan, pendidikan dan motivasi
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan dan Pendidikan Petani Karet terhadap Motivasi Menyekolahkan Anak”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendapatan dan pendidikan petani karet terhadap motivasi menyekolahkan anak di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan dan pendidikan petani karet terhadap motivasi menyekolahkan anak di K…
PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA …
ABSTRAK
ATHAILLAH, PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 63), pp; tabl; bibl.,
(DR. SUHAIMI, SH, M. Hum)
Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggung-jawab pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan administrasi kependudukan, serta memperhatikan pasal 45…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TENTANG PENGHAP…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diajukan oleh seorang Pemohon bernama Mutholib. Pemohon merasakan keberatan dan sulitnya tahapan pengurusan akta kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya dengan diharuskan membayar biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah biaya lainnya biaya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pemohon menggugat Pasal 32 ayat (1) yang m…
