Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DETERMINAN PERILAKU OPORTUNISTIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN OLEH CALON INCUMBE…

JULIAN MAULIDAN

ABSTRACT The objectives of this research are to examine the influence of Regional Own Revenue, General Allocation Fund and Financing Surplus on opportunistic behavior in budget preparation by incumbent candidates related to local elections at Regency/City in Aceh on 2017. The research type used in this research is hypothesis testing, by using purposive sampling method and there are 14 samples of data that become the object to be researched. The data type used is secondary data obtaine…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

DISHARMONISASI LANDASAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UM…

Sudianto

ABSTRAK Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh mengalami tumpang tindih kewenangan antara lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih)dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yaitu diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut adalah sama yaitu mengawasi dan memastikan pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHA…

SADRUN PINIM

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sadrun Pinim Husni Jalil 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenangan Gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabat eselon II telah sesuai d…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

INDEPENDENSI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN LANGSUNG

hilpi reza

Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumberdaya yang mampu, dan tersedia dana yang memadai. Undang-undang pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu pusat dan lembaga-lem…

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAHRNLANGSUNG MENURUT UNDA…

DENI MAULIZAR

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi Kasus di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah masyarakat Kecamatan Meukek ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah langsung menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun yang menjadi su…

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEP…

AGUS ARISMAN HARDI

Kata Kunci: Tanggapan, Masyarakat, Kepala Daerah. Penelitian ini berjudul ‘‘Tanggapan Masyarakat Terhadap Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan)”. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2013 khususnya di Kecamatan Kluet Selatan (2) Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kepala daerah terpili…


    SERVICES DESK