Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN KELAS DALAM PENGAWASAN KINERJA OSIS DI SMA NE…

Arief Fadilla Azka

ABSTRAK Azka, Arief, Fadilla. 2017. Peranan Majelis Permusyawaratan Kelas dalam Pengawasan Kinerja OSIS di SMA Negeri di Kota Banda Aceh. (Suatu penelitian di SMA Negeri 1, 3, dan 4 Kota Banda Aceh) Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Saiful Usman, S.Pd ., M.Si (2) Erna Hayati S.H., M.Hum Kata kunci: Peranan, MPK, Pengawasan, Kinerja, OSIS Penelitian ini dilatar…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR PENCAIRAN DANA PERJALANAN DINAS PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN …

FIA WARDIANA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEP…

CUT RIZKA SAFRIANTI

ABSTRAK Abstrak Karya Akhir Diserahkan kepada Panitia Komisi Ujian Untuk Mendapatkan Gelar Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH Oleh: CUT RIZKA SAFRIANTI NIM : 1609200020052 Konsentrasi : Manajemen Umum Pembimbing Utama : Dr. Faisal, SE, M.Si, MA Pembimbing Pembantu : Dr…

  • Program Studi Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYEL…

Cut Meutia

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun N…

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UP…

Naungan Harahap

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penetapan Diversi Hakim Pengadilan Negeri Medan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Narkotika) Naungan Harahap *) Mohammad Din**) Mujibussalim **) ABSTRAK Berdasarkan Pasal 82 UU SPPA, anak pelaku kejahatan dapat diberikan sanksi tindakan oleh hakim. Dalam penelitian ini, anak pelaku kejahatan narkotika didakwa oleh Penuntut Umum dengan pidana di atas 7 tahu…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE

winda zulkarnaini

ABSTRAK WINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, M.A) Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang dikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan dengan berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang berfung…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…

Rizka Lidya

Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …

PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…

Fajarina

Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …

PENGARUH KONSENTRASI SUKROSA DAN PEKTIN TERHADAP MUTU JELI JAMBU BIJI (Psidi…

Ari Andika

Buah jambu biji (Psidium guajava L.) termasuk ke dalam buah-buahan yang mudah rusak (perishable). Untuk menghindari kerusakan jambu biji dapat diolah atau diawetkan menjadi buah kalengan, manisan, selai dan jeli. Pemanfaatan buah jambu biji pada pembuatan jeli sangat mendukung karena jambu biji mengandung zat pembentuk gel (pektin 0,5%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi sukrosa dan pektin yang tepat terhadap mutu jeli jambu biji. Penelitian ini meng…

KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PE…

Mawardi

ABSTRAK Kata Kunci: Kewenangan, MPD dan LPMP Judulpenelitian ini adalah Kewenangan Antara Maelis Pendidikan Daerah Dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Aceh. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja kewenangan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) terhadap Peningkatan mutu pendidikan Aceh dan apa saja kewenangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terhadap peningkatan mutu pendidikan Aceh.Tujuan penelitian ini adalah untuk me…


    SERVICES DESK