Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA TERHADAP USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK …

Arif Setiawan

Abstrak Arif Setiawan, (2018) Tindak Pidana Terhadap Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Suatu Penelitian Di Satpol Air Polres Aceh Timur) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur setiap orang yang melakukan usaha…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA S…

VENNY ARIYANTI

ABSTRAK Venny Ariyanti; 2025 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ACEH UTARA SETELAH IZIN USAHA DICABUT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,69) pp., bibl,.tab., App. (Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H.) Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap nasabah jasa keuangan. Sejalan dengan ketentuan te…

PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP KINERJA RANTAI NILAI HALAL PAD…

ROYANDA ALISWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penggunaan Teknologi Digital terhadap Kinerja Rantai Nilai Halal pada pelaku UMKM di Banda Aceh dengan Regulasi Izin Usaha sebagai variabel mediasi. Adapun objek pada penelitian ini adalah Pelaku UMKM Makanan dan Minuman Halal di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode penentuan sampel non probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 198 responden. teknik analisis data yan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA …

SUCI VATARA

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membaha…

TAHAPAN PENDAMPINGAN PROSES PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) BAGI PUM…

Ghassani Zati Yumni

TINDAK PIDANA USAHA TAMBANG BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) (SUATU…

Anya Febby Mutia

Jurnal ini meniliti tentang faktor tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin, menjelaskan proses penyelesaian aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan untuk menjelaskan upaya dan hambatan aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindak pidana usaha tambang batuan tanpa izin di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Jantho disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kura…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA…

SHAFIRA

ABSTRAK SHAFIRA, 2021 TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN NIAGA USAHA GAS BUMI TANPA IZIN USAHA NIAGA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 79)., pp., tabl., bibl., Nurhafifah, S.H., M.Hum Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas, menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan niaga tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (t…

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN BATU BATA DI KABUPATEN ACEH BESAR

IMAM MUNANDAR

ABSTRAK IMAM MUNANDAR 2017 PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN BATU BATA DI KABUPATEN ACEH BESAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 60) pp,. tabl,. bibl. ( Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.) Pasal 8 Qanun Nomor 14 Taun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan menyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang hendak memperoleh izin usaha perdagangan. Namun dalam kenyataannya dari 320 usaha batu bata yang berada di Kecamatan Mesjid Raya, Baitussalam, d…

POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH SELATAN (STUDI KASUS PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAM…

hadi luthfy dhahira

ABSTRAK HADI LUTHFY DHAHIRA, POLITIK PERTAMBANGAN DI ACEH 2014 SELATAN (Studi Kasus Pemberian Izin Usaha Pertambangan KurunWaktu 2008- 2013) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 79), pp., bibl., tabl., app. (Zainal Abidin, SH., M. Si dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Aceh Selatan adalah kabupaten dengan sumber daya pertambangan mineral berupa emas, bijih besi, felspar, marmer, mangan, batu gamping, dan batu granit. Dalam kurun w…


    SERVICES DESK