Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSAN…

ADE IRWANSYAH

ABSTRAK Gubernur Aceh menetapkan Pergub Aceh No 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pergub tersebut merupakan penjabaran dari Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Salah satu pasal didalamnya mengatur tempat pelaksanaan hukuman cambuk dari lokasi sangat terbuka, dialihkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dibentuk sebagai aturan pelaksana dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Qanun serta sebagai petunjuk teknis p…

EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

AULIA RAHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…

MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAN OLEH GUBERNUR ACEH

Muhammad Zahrul Mubaraq

ABSTRAK M ZAHRUL MUBARAQ, MEKANISME MUTASI PEJABAT STRUKTURAL YANG DILAKUKAKN OLEH GUBERNUR ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 (vii, 65), pp., bibl. (Prof. Dr. Husni. S.H, M.Hum ) Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir mas…

PENDIDIKAN ACEH MASA GUBERNUR PROF. DR. H. SYAMSUDDIN MAHMUD (1993-2000)

Afriyansyah

ABSTRAK Afriyansyah. 2017. Pendidikan Aceh Masa Gubernur Prof. Dr. H. Syamsuddin Mahmud,1993-2000. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Drs. Mawardi, M.Hum.,M.A. (2) Nurasiah, S.Pd., M.Pd Kata kunci: Pendidikan Aceh, Syamsuddin Mahmud. Penelitian yang berjudul pendidikan Aceh masa Gubernur Prof. Dr. H.Syamsuddin Mahmud, 1993-2000 bertujuan untuk mengetahui kondisi pendidikan di A…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI…

Noor Siddiq

ABSTRAK NOOR SIDDIQ, PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH (Studi Pada Pilkada Serentak tahun 2017) 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., tbl., bibl. (Zainal Abidin, S.H.,M.Si) Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disingkat dengan KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarak…

IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAA…

Cut Yulia Rizky

* ** IMPLEMENTASI STRUKTUR DAN KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN ACEH Cut Yulia Rizky Eddy Purnama Mujibussalim ABSTRAK vi * ** *** Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya bahwa dalam Pasal 17 ayat Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konse…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Zul Fajri

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Zulfajri* Husni Jalil** Iskandar A. Gani*** ABSTRAK Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan dengan mekanisme berbeda mulai dari sistem penunjukan, pemilihan melalui mekanisme perwakilan, yaitu pemilihan yang dipilih oleh DPRD hingga pemilihan secara langsung. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimanakah pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 18ayat (4) Undang-Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMANFAATAN JARINGAN CLOUD XIBO SEBAGAI SISTEM PELAPORAN REALISASI KEGIATAN P…

Farid Reza Mtr

ABSTRAK UPT. Biro Pengadaan Barang Jasa Di Kantor Gubernur adalah instansi penyelenggara pelelangan barang jasa yang akan ditenderkan secara publik. Biro pengadaan barang jasa bertugas mendistribusikan informasi paket yang akan dilelang dan ditenderkan kemasyarakat umum melalui web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). web LPSE hanya dapat diakses melalui internet. Kondisi saat ini menyulitkan bagi user yang ingin mengetahui informasi realisasi hasil lelang jika tidak memiliki akses …

  • FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

UPAYA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN PESAN DA…

MUHAMMAD SUHERI

Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017 ABSTRAK Penelitian ini berjudul Upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Dalam Mensosialisasikan Pesan Damai “Pilihan Boleh Beda Geutanyoe Meusyedara” Untuk Menyukseskan Pilkada Aceh 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dalam mensosialisasikan pesan…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHA…

SADRUN PINIM

KEWENANGAN GUBERNUR ACEH DALAM PENGGANTIAN PEJABAT ESELON II SETELAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH Sadrun Pinim Husni Jalil 1 Yanis Rinaldi 2 ABSTRAK 3 Aceh salah satu daerah provinsi yang diberikan status otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh. Muatan yang diatur Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah kewenangan Gubernur Aceh dalam penggantian pejabat eselon II. Dalam penggantian pejabat eselon II telah sesuai d…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK