WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG UNTUK MODAL USAHA SIRUP CAP PATUNG …
Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian utang piutang untuk modal usaha sirup Cap Patung di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh, terjadi wanprestasi akibat debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil maupun pengembalian modal pokok, sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak.
…
PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MOBILITAS SOSIAL WANITA DI GAMPONG LAKSANA…
ABSTRAK
Kata kunci: Pendidikan, Pendapatan, Mobilitas sosial.
Penelitian ini berjudul Pendidikan dan Pendapatan terhadap Mobilitas Sosial Wanita di Gampong Laksana Banda Aceh mengangkat masalah (1) bagaimana peran pendidikan dan pendapatan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana Banda Aceh (2) apa isi muatan pendidikan dan pendapatan sehingga berperan terhadap mobilitas sosial wanita di Gampong Laksana Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) peran pendidikan dan pen…
KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA KEKELUARGAAN TERKAIT AHLI WARIS…
Ketetapan mengenai ahli waris pengganti dalam Islam belum diatur dalam undang-undang di Indonesia, tetapi sudah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 853 K/Sip/1978, namun tidak semua masyarakat menerapkan kaidah tersebut. Dalam proses pembagian harta warisan oleh masyarakat Aceh di Gampong Meunasah Teungku Digadong, Kecama…
ANALISIS DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA DIN…
Data adalah dasar utama pembangunan pendidikan berkualitas. Kualitas kebijakan bergantung pada data akurat, valid, dan mutakhir. Tanpa itu, kebijakan berisiko tidak efektif. DAPODIK berperan sebagai basis data terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Namun, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya, pemanfaatannya masih sebatas administrasi, seperti pendataan guru, siswa, dan dana BOS. Padahal, sistem ini berpotensi menjadi dasar keputusan yang lebih akurat, efisien, dan tran…
