STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…
Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terdapat dalam Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa, diberikan ancaman terberat yaitu seseorang dapat dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Namun kenyataannya sekarang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama masih juga terjadi. Sebelum terjadinya pembunuhan berencana mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama disebuah pondok. Setelah itu barulah mereka melakukan pemb…
PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA D…
ABSTRAK
IRFAN FAHRUZI (2025) PENGGUNAAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( v, 57), pp.,tabl.,bibl.
Dr, Ida Keumala Jempa, S.H.,M.H.
Tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi dalam proses pembuktiannya. Hal ini sejalan dengan k…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKU…
ABSTRAK
SEPTIARA MEKAR SARI,
2019
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLISI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 54) pp.,bibl.,app.
Dr.Rizanizarli, S.H, M.H.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari an…
MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PRODI DI…
Manajemen pembelajaran merupakan salah satu faktor menuju proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk mencapai pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan pemahaman dari ilmu yang dipelajari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan sistem evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data …
ANALISIS PENGARUH DANA ZAKAT DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI …
Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan jumlah penduduk: miskin, dimana kemiskinan menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi (Todaro,2006:120). Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2007-2012 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP) Aceh tahun
2005-2025. Persoalan kemiskinan menjadi masalah krusial di Aceh dimana masih sangat …
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS SYSTEMATIS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Asas lex specialis systematis merupakan prinsip hukum yang menyatakan
bahwa ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang
memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai
suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari khusus
yang telah ada. Dalam penegakan hukum di Indonesia, asas ini memainkan peran
penting untuk menerapkan ketentuan pidana khusus yang tepat pada satu
perbuatan pidana/delik pidana yang mela…
