SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG PADA PERUM BULOG DIVRE ACEH
S. IMAM AKBAR
- FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
Universitas Syiah Kuala
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAISABANGTERHADAP LALU LINTAS BARANG DARI PELABUHAN BEBAS SABANG Fachrurrazi Idram Efendi Mohd. Din ABSTRAK Kawasan Sabang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bebas Sabang merupakan kawasan yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Terhad…
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …
PRAKTEK PENJUALAN BARANG YANG SAMA DENGAN HARGA BERBEDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Vitria Yuda Dahlan Azhari ABSTRAK Penetapan harga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang banyak dilaporkan dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian ya…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-PROCUREMENT TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DI KOTA SABANG Oleh: Sawidar NIM. 1409200060085 Komisi Pembimbing: 1. Dr. Ir. Muttaqin, MT 2. Dr. Anita Rauzana, ST, MT ABSTRAK Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Adapun yang ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusu…