Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI PRAKTIK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN LEGI…

Fikri Lazuardi

ABSTRAK Praktik money politic masih menjadi permasalahan serius dalam sistem demokrasi Indonesia, Dan bagamana cara civil society dalam mengurangi praktik money politic pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi civil society dalam mengatasi praktik money politic pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bener Meriah tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode d…

ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA DI KABUPATEN ACEH BE…

Amrullah

ABSTRAK Anggaran dana desa yang seharusnya di gunakan berdasarkan prioritas yang telah di tetapkan dalam PERMENDES justru menjadi alat untuk melakukan penyalahgunaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses pengelolaan dana desa di Desa Piyeung Lhang dan Desa Seurapong, Kabupaten Aceh Besar sehingga menimbulkan celah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Teori yang digunakan adalah Teori Kekuasaan, Teori GONE dan Konsep Pengelolaan Anggaran Dana D…

PENYELESAIAN PELANGGARAN NYENE AMAN MAYAK MELALUI LEMBAGA ADAT SI OPAT (SUATU…

Sri Mulyani

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, serta di dalam Pasal 73 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung yang mengatur tentang kewenangan Lembaga Adat Si Opat, lembaga adat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial serta menyelesaikan berbagai jenis pelanggaran adat di dalam masyarakat, termasuk salah satu pelanggaran adat yang berkai…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI VIDEO RESTREAM PADA TIKTOK

MUHAMMAD FARIS MUHTARAM

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Namun, dalam kenyataannya saat ini masih terdapat pelanggaran hak cipta karya sinematografi milik orang lain yang dilakukan secara komersial untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui praktik restream pada TikTok tanpa izin pencipta. Tujuan penulisan skripsi ini ada…

PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, FISCAL STRESS DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN A…

Rahmat Aditya

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh waktu penetapan anggaran, Fiscal Stress, dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terhadap serapan anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2015–2023. Serapan anggaran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Aceh yang memiliki karakteristik fiskal khusus melalui Dana Otonomi Khusus.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data…

PENGARUH PENGANGGARAN PARTISIPATIF (PARTICIPATORY BUDGETING) DAN INTERVENSI P…

Ria Rizki Novita

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran partisipatif dan intervensi politik terhadap kinerja anggaran Pemerintah Aceh. Kinerja anggaran daerah masih menjadi isu strategis yang ditandai oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program, serta tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada aparat…

PELANGGARAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN BERIMPLI…

Nurriatul Nadhira

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik dan menjalankan fungsi hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun dalam praktiknya, ditemukan notaris yang terlibat dalam pelanggaran hukum seperti pembuatan akta fiktif dan penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara serta menciptak…

DETERMINAN KINERJA ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PADA KABUPATEN …

SHABILLA AMANDA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh varian anggaran tahun lalu, besaran anggaran, perubahan anggaran, dan jenis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kinerja anggaran OPD pada kabupaten dan kota di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan APBD Murni dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di seluruh kabupaten/kota yang ada di Aceh tahun 2023. Sampel penelitian terdiri dari 254 OPD yang dipilih menggu…

DETERMINAN KINERJA ANGGARAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKP…

Anggita Dwi Rahma

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Belanja serta Varian Belanja Tahun Sebelumnya terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Provinsi Aceh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder selama periode 2021 hingga 2023. Teknik analisis yang diterapkan berupa regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Total Belanja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kiner…

PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MENGURANGI P…

ZAKIUL IMAR

Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) mengatur bahwa peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung penindakan pelanggaran LLAJ. Pasal a quo menjadi dasar diberlakukannya ETLE berupa kamera yang dapat mendeteksi secara otomatis berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Penerapan ETLE di Kota Banda Aceh berdasarkan fakta dilapangan ditemukan angka pelanggaran lalu lintas yang masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjela…


    SERVICES DESK