Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 295/PID.SUS/2020/PN GSK TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN
Pengarang
INDRA KEUMALA - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nurhafifah - 197710092003122001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010080
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2021
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Gsk dengan terdakwa Suwanto Dwi Saputro bin Gatot Suyono yang didakwa dengan pasal 114 ayat (1) dan 112 ayat (1) dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan dalam fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa lebih memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (Pasal 127 ayat (1) huruf a).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa penuntut umum tidak tepat menerapkan pasal di dalam surat dakwaan, putusan hakim tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan putusan hakim belum mencerminkan nilai keadilan.
Penelitian ini berbentuk studi kasus, dengan jenis penelitian normatif (Normative Legal Research). Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan kegiatan mencari, membaca, memahami dan mengutip buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan pasal, seharusnya penuntut umum ikut mendakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a, majelis hakim yang tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengenai tujuan kepemilikan narkotika oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, seharusnya hakim mempertimbangkan penggunaan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dalam menjatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana minimum khusus. Putusan belum mencerminkan nilai keadilan karena jumlah hukuman yang dijatukan tidak sesuai dengan fakta hukum dan sifat perbuatan yang dilakukan.
Saran bagi penuntut umum agar lebih teliti dalam mendakwakan pasal yang diharapkan lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa. Majelis hakim dalam memutuskan perkara jangan hanya membaca unsur pasal secara tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks dari kepemilikan sabu oleh terdakwa, sehingga diharapkan menghasilkan putusan yang sebanding antara hukuman dan perbuatan.
This research aims to explicate that the public prosecutor does not appropriately apply the article in the indictment, the judge's ruling is not based on the legal facts revealed in the trial, and the judge's ruling does not reflect the value of justice. The results showed that the public prosecutor has inappropriately using the article on the prosecution, the public prosecutor supposed to added article 127 paragraph (1) letter a in the indictment, the panel of judges are not considering the legal facts revealed in the trial regarding the purpose of possession of narcotics by the defendant is to be consumed alone, the judge supposedly to consider using SEMA No. 03 of 2015 in criminal charges by deviating a special minimum sentence. The verdict was not reflect the value of justice because the decided amount of punishment is not in accordance with the facts of the law and the nature of the actions that are being carried out. It is recommended for the public prosecutor to be more thorough while using the expected article in the prosecution in order to make it more in accordance with the actions of the defendant. The panel of judges in deciding the case should not only reads the elements of the article textually, but also pays attention to the context of the possession of methamphetamine by the defendant, so it is envisioned to produce a ruling that are equal for the punishment and the deed.
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 673/PID.SUS/2020/PN JKT. PST. TENTANG NARKOTIKA (FANI, 2022)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 295/PID.SUS/2020/PN GSK TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (INDRA KEUMALA, 2021)
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 295/PID.SUS/2020/PN GSK TENTANG TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (INDRA KEUMALA, 2021)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 96/PID.SUS/2016/PN.LSM TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I (RITA MAULIDA, 2018)
TINDAK PIDANA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA LANGSA) (Fajarul Iman, 2017)