Electronic Theses and Dissertation

Pelaksanaan otonomi khusus di Aceh terlaksana dengan mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan beserta dengan Qanum-Qanum yang berlaku diwilayah Provinsi Aceh. Menyangkut dengan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Aceh, Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam merumuskan kebijkan-kebijakan yang menyangkut dengan pengembangan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan menurut keadaan wilayah setempat. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Aceh didukung dengan pengalokasian dana daerah seperti dana otonomi khusus. Selain dana otonomi khusus, Aceh juga mendapat Tambahan Dana Bantuan Hasil (TDBH) Migas untuk pembangunan infrastruktur.Tetapi di dalam proses pembangunan infrastruktur di Aceh belum semua sarana dan prasarana penunjang terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat yang disebabkan oleh beberapa kendala-kendala sehingga dapat berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian yang berada di Aceh.Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pengaruh otonomi
khusus di Aceh di dalam mengembangkan percepatan pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh di dalam proses pembangunan infrastruktur.
Data diperoleh dalam penulisan skripsi ini yaitu data primer yang diperoleb dari lapangan terutama di kantor BAPPEDA Aceh dan data skunder yang diperoleh melalui tinjauan kepustakaan sehingga data yang diperoleh menjadi acuan di dalam penulisan skripsi ini.
Hasil penelitian bahwa Pembangunan infrastruktur di Aceh selama ini belum semuanya rampung untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh sendiri yang disebabkan oleh beberapa permasalahan sehingga terhambatnya beberapa proyek pembangunan baik yang disebabkan oleh hal keuangan, kondisi disuatu wilayah maupun di dalam menentukan arah kebijakan yang tidak tepat. Berhubungan dengan otonomi khusus di Aceh. Pemerintah Aceh masih sangat kurang memanfaatkan pemberian otonomi tersebut untuk menentukan arah kebijakan terutama program pembangunan infrastruktur dimana terhambatnya beberapa program kerja pembangunan dan otonomi yang dijalankan di Aceh belum seoptirnal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Disarankan agar Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih bekerja keras di dalam hal merumukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan pembangunan infrastruktur terutama di dalam hal keuangan sehingga masyarakat dapat dengan puas merasakan dampak dari keberhasilan pembangunan tersebut dan dapat meningkatkan perekonomian di Aceh.

Tidak Tersedia Deskripsi