Resty Amelia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2020 id Indonesia

Null

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar’iyah Jantho) Resty Amelia Azhari ** Ilyas *** * ABSTRAK Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim dari tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Akibat perceraian orang tua menimbulkan problema yang cukup besar bagi anak terutama anak yang masih dibawah umur, sebab anak-anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Setelah perceraian orang tua maka hak-hak anak tetap harus terpenuhi seperti hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kasih sayang serta hak untuk mendapatkan asuhan. Dalam ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) biasanya pengasuhannya akan diserahkan pada ibu. Dalam kenyataannya walaupun sudah di putuskan hak asuh anak tersebut jatuh kepada ibu dan ibunya layak mengasuh tetapi anak tersebut diambil secara paksa dan diasuh dengan tanpa hak oleh bapaknya sehingga menimbulkan ketidak adilan bagi ibu dan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum atas hak keperdataan anak setelah perceraian orang tua dilingkup Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Jantho, untuk menjelaskan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh dan Jantho dalam kaitannya dengan hak pengasuhan anak serta untuk menjelaskan upaya yang dilakukan ibu atas atas tindakan bekas suami yang mengasuh anak secara paksa dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum dan berfungsi untuk melihat hukum dalam artian konkret serta mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam lingkup kehidupan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak perdata anak walaupun telah diatur oleh undang-undang namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih ada hak mengasuh anak yang belum mumayyiz dan pengasuhannya berada pada ibu tetapi diambil secara paksa dandan tanpa hak oleh bapaknya. Hak keperdataan anak wajib dipenuhi oleh ibu dan bapaknya walau mereka telah bercerai. Mereka harus bisa memprioritaskan anak di atas segala hal karena menyangkut psikologisnya dan demi kebaikan dirinya di masa yang akan datang. Setelah terjadinya perceraian harusnya perebutan hak asuh anak tidak perlu terjadi karena pengasuhan anak setelah perceraian sudah diatur secara hukum. Tetapi pada kenyataanya masih banyak terjadi persengketaan perebutan hak asuh anak. Dalam penelitian ini anak diambil secara paksa oleh bapaknya dan ibu berusaha untuk mendapatkan kembali anak yang telah ditetapkan pengasuhannya kepada ibu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaanya terdapat kendala seperti egoisme dan tidak adanya itikad baik dari mantan suami. Hambatan juga terjadi karena tidak adanya peraturan yang jelas mengenai eksekusi terhadap putusan pengadilan tentang pengasuhan anak setelah perceraian yang harusnya anak tersebut jatuh kepada ibu tapi diambil secara paksa oleh bapaknya. Upaya yang dilakukan oleh ibu adalah dengan melakukan upaya hukum dan meminta pendampingan kepada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) untuk didampingi dalam proses pengabilan kembali anak tersebut. Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus yang membanggakan.Disarankan kepada Pemerintah Aceh supaya membentuk suatu peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi bagi anak yang diambil secara paksa oleh orang yang tidak hak. Disarankan juga kepada Mahkamah Syar’iyah unutk memberi solusi terhadap anak yang diambil secara paksa dan dengan tanpa hak oleh yang bukan pemegang hak asuhnya. Diharapkan adanya aturan yang jelas dari pihak yang berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan tentang pengasuhan anak setelah perceraian dan yang anak tersebut diambil secara paksa dikarenakan aturannya masih sangat tidak jelas. Disarankan kepada orang tua yang hendak bercerai agar memperhatikan hak anak. Ibu dan bapak selaku orang tua dari anak tersebut harusnya tetap kompak dalam mengurus anak walaupun telah berpisah sehingga psikologis anak tidak terganggu dan mereka wajib mengasuh serta mengasihi anak tersebut hingga dia mampu hidup mandiri. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Keperdataan, Anak * Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN'S RIGHTS IN DIVORCE (A Study in Meulaboh and Jantho Syar'iyah Courts) Resty Amelia Azhari 2** Ilyas 3*** 1* ABSTRACT Divorce is the termination of marriage through the Court decision under the request of one of the spouses on the grounds of stated in the regulation. Parent divorce is a serious predicament for underage children, as children at that age require their parents' love and affection. Even after a divorce, a parent must ensure that their children's rights are satisfied, such as the rights for education, affection, and custody. In the provisions of Article 105 of the Compilation of Islamic Law, the custody for children under twelve years old (mumayyiz), generally falls into the mother. However, in practice, although the Court has granted custody to the mother, sometimes the father (ex-husband) forcefully takes the children (violating the Court order) which is unfair for both mother and children. This research aims to (1) understand the application of legal protection on Children's rights after their parents' divorce in Meulaboh and Jantho Syar'iyah Court; (2) understand the obstacles in implementing the Decision of Meulaboh and Jantho Syar'iyah Courts, in term of children custody; (3) understand the legal effort that may be used by the mother on her ex-husband violation to the custody agreement, which is related to legal protection on children's rights. This paper uses a juridical empirical method which is legal research and aims to perceive law as a concrete fact and studies how the law works in real life. The research applies a qualitative approach. A qualitative approach is a method of analysis that results in descriptive analysis data, which means that the respondent provides the data, whether in writing, verbal, or behaviour. The data then will be studied as a unit. The result shows that children's rights must be satisfied by their divorced parents. The parent must prioritise their children's psychology and future. After divorce, custody battle is unnecessary, as the law has regulated issues on child custody. However, in reality, the custody battle often occurs. In this case, children are forcibly taken by their fathers, whereas the mother (the lawful party) tries to bring them back. The ex-husband’s egoism and absence of goodwill become the main reason for such issues. The mother may file a lawsuit or request for an ad litem (guardian) to the Regional Technical Unit on Protection of Women and Children (UPTD PPA) to support the retrieval (of children) process. As the legacy of the future, the Aceh Government should give their attention to the fulfilment of Children's rights. In addition, Syar'iyah Court should provide a solution for the ex-spouse violation of custody (agreement). It is hoped that there is a definite regulation from the responsible party—the party that is authorized to execute the decision for ex-spouse's violation—because the existing law is still uncertain. For parents that wish to divorce, must be thoughtful to the child rights. As a mother and father for their child, a parent must work together in taking care of their children. Therefore, though they are divorced, their children's psychology remains undisturbed. The parent is obligated to raise their children until the children can live independently. Key Words: Protection, Civil Right, Children 1* The Master’s Student 2** The Head of Supervisory Committee 3*** The Member of Supervisory Committee 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 78909 2020-09-24 17:40:28 2020-09-25 11:48:45 machine generated