Juriani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2019 id Indonesia

Null

ABSTRAK Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Pasal 4 huruf c tentang Pemerintahan Mukim yang menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi Mukim adalah pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam, dalam kenyataanya fungsi tersebut masih belum maksimal dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi fungsi Mukim Sepakat dan untuk mengetahui penjelasan dan faktor apa saja yang menyebabkan Mukim sepakat belum mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan. Metode yang digunakan dalam penellitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriftif, responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Mukim, dan sekretaris Mukim, dan informan dalam penelitian ini adalah Camat Blangjerango, keucik dan tokoh masyarakat di Kemukiman Sepakat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data skunder, data primer yaitu wawancara dan sunder melalui telaah buku dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori kebijakan dan teori organisasi. Berdasarkan hasil penelitian implementasi fungsi Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syariat islam di Kemukiman Sepakat Kabupaten Gayo Lues belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dengan kasus pejudian 8 orang, khamar 6 orang dan khalwat 4 orang di Kemukiman Sepakat, sedangkan di Kemukiman Uken yang lebih banyak penduduknya pada tahun 2018 hanya terdapat 8 orang yang dihukum cambuk dengan kasus perjudian sebanyak 6 orang dan khamar 2 orang . Dan di Kemukiman sepakat masih ada masyarakat yang membuka warung pada saat pelaksanan shalat Jum’at, dan masyarakat yang tidak berbusana sesuai dengan aturan Syari’at Islam. Adapun faktor yang menyebabkan implementasi fungsi Mukim belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan, pertama, kurangnya sumber daya Manusia yang berada pada ruang lingkup Pemerintahan Mukim, kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi Mukim, ketiga, minimnya pemahaman agama masyarakat sehingga sulit untuk diberikan pembinaan, keempat kurangnya sarana seperti, tidak adanya kantor Mukim sebagai pusat administrasi. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran fungsi Pemerintahan Mukim dalam pembinaan pelaksaan Syari’at Islam seharusnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues harus mengambil sikap yaitu dengan melakukan pengawasan rutin terhadap pemerintahan Mukim. Sehingga fungsi pemerintah Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam di Kemukiman Sepakat dapat berjalan dengan maksimal. Kata kunci: Implementasi, fungsi, mukim, syari,at islam ABSTRACT District Gayo Lues Qanun No. 2 of 2012 Article 4 letter C concerning the Government of Mukim which states that one of the functions of the Mukim is implementation founding of Islamic Sharia, in fact the function is still not maximally carried out. The purpose of this research is to find out and explain the implementation of the Mukim function, and to know explanation of the factors causes the regulation is not dealing as funtions. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach, the respondents in this study are the Mukim as Chairperson, and the Mukim secretary, and the informants of this study are Blangjerango subdistrict head, Keucik and community leaders in Sepakat Settlement using purposive sampling technique. Data sources used in this paper are primary data and secondary data, primary data is interview and secondary data is the review of books and documentation. The theories used in this thesis are policy theory and organizational theory. Based on the results of the research of the implementation function in the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement of Gayo Lues Regency, it has not been done to the maximum, this is evidenced by the implementation of caning carried out in 2018 with 18 people with gambling cases of 8 people, khamar 6 people and khalwat 4 people in the Sepakat Settlement, while in the Uken Settlement which is more populous in 2018 there were only 8 people who were caned with 6 gambling cases and 2 khamar. In contrast still have people who open stalls when Friday time, and they not wearing as a muslimah to. The factors that cause the implementation of the Mukim function have not been maximized due to several obstacles, first, the lack of human resources within the scope of the Mukim Government, second, the lack of socialization to the community on the duties and functions of the Mukim, third, the lack of society understand of the about syaria’ah regulation, fourth the lack of facilities, such as the Mukim office as an administrative center. Therefore, to support the smooth functioning of the Mukim Government in fostering the implementation of Islamic Shari'ah, the Gayo Lues Regency government must take a stand, namely by carrying out regular supervision of the Mukim government. So that the Mukim government functions in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement can run optimally. Keywords: Implementation, function, Mukim, Shari'ah, at Islam 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 67308 2019-12-26 12:26:55 2019-12-26 14:12:11 machine generated