<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1715625">
 <titleInfo>
  <title>COLLABORATIVE GOVERNANCE OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN KEAMANAN CYBER DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PINJAMAN ONLINE DI ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>ANANTA MULYA RACHMAN</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya penggunaan layanan pinjaman  online  di  Indonesia,  termasuk  di  Provinsi  Aceh.  Pinjaman  online memberikan  kemudahan  akses  dan  proses  yang  cepat,  sehingga  menjadikan layanan ini semakin diminati oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Namun, kondisi  tersebut  juga  memunculkan  berbagai  permasalahan,  seperti  maraknya pinjaman  ilegal,  penyalahgunaan  data  pribadi,  serta  rendahnya  literasi  keuangan digital.  Situasi  ini  menuntut  adanya  pengawasan  yang  efektif  serta  perlindungan konsumen  yang  optimal,  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  satu  lembaga  saja, melainkan  memerlukan  kolaborasi  lintas  sektor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  penerapan  collaborative  governance  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam pengawasan keamanan cyber dan perlindungan konsumen pinjaman online di  Aceh,  serta  mengidentifikasi  tantangan  yang  dihadapi.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori  collaborative  governance  dari  Ansell  dan  Gash  yang  meliputi  starting conditions, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  OJK  telah  menjalin  kolaborasi  dengan berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  Bank  Indonesia,  Dinas  Komunikasi  dan Persandian, serta aparat penegak hukum. Namun, implementasi kolaborasi belum berjalan optimal akibat keterbatasan kewenangan di daerah, lemahnya koordinasi, keterbatasan  sumber  daya,  dan  rendahnya  literasi  masyarakat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  penguatan  koordinasi,  peningkatan  kapasitas  kelembagaan,  serta optimalisasi edukasi publik untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif dan berkelanjutan. &#13;
Kata Kunci:  Collaborative  Governance,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Keamanan Cyber, Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1715625</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-04-24 11:36:06</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-04-24 14:15:33</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>