Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas konflik penuntutan hak atas tanah ulayat antara masyarakat Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlangsung sejak awal 1980-an dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak transparannya proses pembebasan lahan, serta ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani sengketa tanah ulayat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik yang menekankan tahapan identifikasi konflik, analisis konflik, pemilihan strategi resolusi, serta implementasi dan evaluasi penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Besar telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik, antara lain pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar, fasilitasi mediasi, sosialisasi publik, dan pengukuran ulang lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas karena adanya perbedaan data luas lahan, lemahnya komunikasi antar pihak, serta dominasi legalitas formal perusahaan atas klaim adat masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik tanah ulayat di Mon Ikeun memerlukan pendekatan resolusi konflik yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan partisipatif melalui penguatan peran lembaga adat, transparansi data pertanahan, serta komitmen pemerintah dan perusahaan dalam menghormati hak masyarakat adat.

Kata kunci: Resolusi konflik, tanah ulayat, masyarakat adat, PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar

This study examines the conflict over customary land rights between the community of Gampong Mon Ikeun, Lhoknga District, and PT Solusi Bangun Andalas (SBA), which has persisted since the early 1980s and remains unresolved. The conflict arises from unclear land ownership status, a lack of transparency in the land acquisition process, and unequal bargaining power between the indigenous community and the company. This research focuses on analyzing the processes and forms of conflict resolution undertaken by the Aceh Besar District Government in addressing the customary land dispute. The study applies conflict resolution theory, emphasizing the stages of conflict identification, conflict analysis, selection of resolution strategies, as well as the implementation and evaluation of conflict resolution efforts. A qualitative research method with a descriptive approach is employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving local government institutions, indigenous communities, and relevant stakeholders. The findings indicate that the Aceh Besar District Government has implemented several conflict resolution measures, including the establishment of a Special Committee (Pansus) by the District Parliament, mediation facilitation, public consultations, and land remeasurement conducted by the National Land Agency (BPN). However, these efforts have not resulted in a definitive resolution due to discrepancies in land area data, weak inter-party communication, and the dominance of the company’s formal legal claims over the customary claims of the community. The study concludes that resolving the customary land conflict in Mon Ikeun requires a more comprehensive, equitable, and participatory conflict resolution approach through strengthening customary institutions, ensuring transparency in land data, and reinforcing the commitment of both government and corporate actors to respect indigenous land rights. Keywords: Conflict resolution, customary land, indigenous community, PT Solusi Bangun Andalas,