<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1715607">
 <titleInfo>
  <title>RESOLUSI KONFLIK PENUNTUTAN HAK TANAH ADAT MON IKEUN KECAMATAN LHOKNGA DENGAN PT SOLUSI BANGUN ANDALAS (SBA)</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>DELLA PUSPITA RAHAYU</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Penelitian ini membahas konflik penuntutan hak atas tanah ulayat antara masyarakat Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlangsung sejak awal 1980-an dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak transparannya proses pembebasan lahan, serta ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam menangani sengketa tanah ulayat tersebut. Penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik yang menekankan tahapan identifikasi konflik, analisis konflik, pemilihan strategi resolusi, serta implementasi dan evaluasi penyelesaian konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Besar telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik, antara lain pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRK Aceh Besar, fasilitasi mediasi, sosialisasi publik, dan pengukuran ulang lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang tuntas karena adanya perbedaan data luas lahan, lemahnya komunikasi antar pihak, serta dominasi legalitas formal perusahaan atas klaim adat masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik tanah ulayat di Mon Ikeun memerlukan pendekatan resolusi konflik yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan partisipatif melalui penguatan peran lembaga adat, transparansi data pertanahan, serta komitmen pemerintah dan perusahaan dalam menghormati hak masyarakat adat.&#13;
&#13;
Kata kunci: Resolusi konflik, tanah ulayat, masyarakat adat, PT Solusi Bangun Andalas, Aceh Besar&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1715607</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-04-24 10:26:08</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-04-24 10:51:51</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>