Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Transisi menuju kendaraan listrik merupakan agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mencapai target net zero emission tahun 2060. Namun, pengembangan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan jumlah dan dukungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Dynamic Governance dalam pengembangan SPKLU serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan infrastruktur tersebut untuk mendukung electric mobility di Kota Banda Aceh. Kajian ini menggunakan kerangka teori Dynamic Governance yang dikemukakan oleh Putra (2021), yang dioperasionalkan melalui enam indikator utama: thinking ahead, thinking again, thinking across, agile process, culture, dan able people. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive, terdiri dari Dinas ESDM Aceh, PT PLN UP3 Banda Aceh, akademisi, serta pengguna kendaraan listrik dan konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Dynamic Governance masih bersifat parsial. Perencanaan penambahan SPKLU belum menjadi prioritas kebijakan daerah, kolaborasi lintas sektor terbatas, dan inovasi kebijakan belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan infrastruktur meliputi lemahnya prioritas kebijakan, rendahnya adopsi teknologi fast charging, persepsi range anxiety di kalangan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan adaptif untuk mengakselerasi pengembangan SPKLU di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa percepatan pengembangan SPKLU memerlukan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif dengan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah. Penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta menjadi rekomendasi utama untuk mewujudkan ekosistem electric mobility yang berkelanjutan di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Dynamic Governance, SPKLU, Electric mobility, Infrastruktur, Kebijakan Energi

ABSTRACT The transition to electric vehicles is a strategic agenda for the Indonesian government in achieving the 2060 net zero emission target. However, the development of Public Electric Vehicle Charging Station (SPKLU) infrastructure in regions still faces various challenges, including limited numbers and policy support. This study aims to analyze the application of the Dynamic Governance concept in SPKLU development and identify factors influencing the improvement of this infrastructure to support electric mobility in Banda Aceh City. This study employs the Dynamic Governance theoretical framework as proposed by Putra (2021), which is operationalized through six main indicators: thinking ahead, thinking again, thinking across, agile process, culture, and able people. The method employed is descriptive qualitative with observation, interview, and documentation techniques. There were seven research informants selected purposively, consisting of the Aceh Energy and Mineral Resources Agency, PT PLN UP3 Banda Aceh, academics, as well as electric and conventional vehicle users. The research results indicate that the implementation of Dynamic Governance is still partial. Planning for additional SPKLU is not yet a regional policy priority, cross-sector collaboration is limited, and policy innovation is not yet optimal. Factors influencing infrastructure improvement include weak policy priority, low adoption of fast charging technology, the perception of range anxiety among the community, and human resource capacity that still needs enhancement. This research highlights the need for adaptive policies to accelerate SPKLU development in regions. This study concludes that accelerating SPKLU development requires adaptive and collaborative governance with strong leadership from the local government. Strengthening regulations, increasing socialization, and strategic partnerships with the private sector are the main recommendations to realize a sustainable electric mobility ecosystem in Banda Aceh City. Keywords: Dynamic Governance, SPKLU, Electric mobility, Infrastructure, Energy Policy