Electronic Theses and Dissertation

Ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nagan Raya, menunjukkan paradoks antara pertumbuhan investasi dan semakin menguatnya ketimpangan sosial. Kebijakan privatisasi yang memberi ruang luas bagi korporasi telah mendorong konsentrasi penguasaan lahan, lemahnya pelaksanaan kewajiban plasma, serta marjinalisasi petani kecil dalam struktur industri sawit. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan perkebunan lebih mencerminkan kepentingan elit ekonomi dibandingkan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan politik di balik kebijakan pemerintah pada privatisasi sektor industri perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori transaksional dan konsep ketimpangan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui relasi transaksional antara elit politik lokal dan korporasi, yang ditandai oleh praktik patronase, lemahnya transparansi perizinan, serta dominasi kepentingan investasi dalam proses pengambilan kebijakan. Implementasi dan pengawasan kebijakan berjalan lemah, tercermin dari tidak dijalankannya kewajiban plasma, absennya sanksi tegas terhadap pelanggaran perusahaan, serta konflik kepentingan pemerintah daerah yang mengakibatkan negara kehilangan fungsi regulatifnya. Dampak dari kondisi tersebut adalah marjinalisasi petani kecil dan ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural dan berkelanjutan, di mana petani tersingkir dari akses sumber daya, pengambilan keputusan, dan peluang kesejahteraan masyarakat. Saran penelitian ini adalah penegakan kebijakan perkebunan yang tegas oleh pemerintah daerah terhadap korporasi serta penguatan organisasi kolektif petani sebagai strategi kunci untuk menantang dominasi elit, memperbaiki ketimpangan tata niaga, dan memperkuat posisi tawar petani kecil.
Kata Kunci: Industri Kelapa Sawit, Kebijakan, Ketimpangan.

The expansion of the palm oil industry in Indonesia, particularly in Nagan Raya Regency, reveals a paradox between increasing investment growth and the intensification of social inequality. Privatization policies that provide extensive space for corporate actors have led to the concentration of land control, weak implementation of plasma obligations, and the marginalization of smallholders within the palm oil industry structure. This condition indicates that plantation development policies reflect elite economic interests rather than efforts to realize local community welfare. This study aims to examine the political interests underlying government policies in the privatization of the palm oil plantation industry in Nagan Raya. The research employs elite policy theory and the concept of inequality as its analytical framework, using a qualitative research method. The findings show that palm oil plantation privatization policies in Nagan Raya Regency are shaped through transactional relations between local political elites and corporations, characterized by patronage practices, weak licensing transparency, and the dominance of investment interests in the policy-making process. Policy implementation and oversight are weak, as reflected in the failure to enforce plasma obligations, the absence of strict sanctions for corporate violations, and conflicts of interest within the local government that undermine the state’s regulatory function. As a result, smallholder farmers are marginalized and structural, long-term economic inequality is reproduced, whereby farmers are excluded from access to resources, decision-making processes, and opportunities for social welfare. The study recommends firm enforcement of plantation policies by local governments toward corporations and the strengthening of farmers’ collective organizations as key strategies to challenge elite dominance, address market inequality, and enhance the bargaining position of smallholder farmers. Keywords: Palm Oil Industry, Policy, Inequality.