<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1715571">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PRIVATISASI SEKTOR INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI NAGAN RAYA</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>RESTU GILANG SANJAYA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Ekspansi industri kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nagan Raya, menunjukkan paradoks antara pertumbuhan investasi dan semakin menguatnya ketimpangan sosial. Kebijakan privatisasi yang memberi ruang luas bagi korporasi telah mendorong konsentrasi penguasaan lahan, lemahnya pelaksanaan kewajiban plasma, serta marjinalisasi petani kecil dalam struktur industri sawit. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan perkebunan lebih mencerminkan kepentingan elit ekonomi dibandingkan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan politik di balik kebijakan pemerintah pada privatisasi sektor industri perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori transaksional dan konsep ketimpangan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privatisasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya dibentuk melalui relasi transaksional antara elit politik lokal dan korporasi, yang ditandai oleh praktik patronase, lemahnya transparansi perizinan, serta dominasi kepentingan investasi dalam proses pengambilan kebijakan. Implementasi dan pengawasan kebijakan berjalan lemah, tercermin dari tidak dijalankannya kewajiban plasma, absennya sanksi tegas terhadap pelanggaran perusahaan, serta konflik kepentingan pemerintah daerah yang mengakibatkan negara kehilangan fungsi regulatifnya. Dampak dari kondisi tersebut adalah marjinalisasi petani kecil dan ketimpangan ekonomi yang bersifat struktural dan berkelanjutan, di mana petani tersingkir dari akses sumber daya, pengambilan keputusan, dan peluang kesejahteraan masyarakat. Saran penelitian ini adalah penegakan kebijakan perkebunan yang tegas oleh pemerintah daerah terhadap korporasi serta penguatan organisasi kolektif petani sebagai strategi kunci untuk menantang dominasi elit, memperbaiki ketimpangan tata niaga, dan memperkuat posisi tawar petani kecil.&#13;
Kata Kunci: Industri Kelapa Sawit, Kebijakan, Ketimpangan.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1715571</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-04-23 18:11:42</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-04-24 09:06:38</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>