Electronic Theses and Dissertation

Kota Banda Aceh masalah sertifikasi tanah masih menjadi masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat mengenai pentingnya untuk melakukan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pertanahan Nasional menjalankan beberapa strategi dalam upaya memaksimalkan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memaksimalkan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BPN dalam memaksimalkan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ini dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemanfaatan teknologi melalui aplikasi digital seperti “Sentuh Tanahku” dan pemanfaatan media sosisal melalui platform Instagram, penyederhanaan prosedur administrasi, serta kolaborasi dengan perangkat desa, dan kemitraan bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses informasi, keadaan ekonomi masyarakat, serta ketidakhadiran pemilik tanah saat proses verifikasi data tanah dan pengukuran tanah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan sertifikasi tanah masih memerlukan penguatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengintensifkan sosialisasi secara merata, tidak hanya melalui media sosial tetapi juga melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, meningkatkan transparansi terkait rincian biaya yang harus dikeluarkan masyarakat saat pendaftaran tanah, dan Meningkatkan koordinasi dengan aparat desa serta masyarakat sebelum pelaksanaan pengukuran, terutama apabila pemilik tanah yang akan diukur tidak berada di lokasi.
Kata Kunci: Strategi, BPN, Sertifikasi Tanah, Banda Aceh

Land certification in Banda Aceh City remains an issue that needs to be addressed by the government. This condition is largely caused by the low level of public awareness regarding the importance of securing legal land ownership through certification. The Banda Aceh City Government, through the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional/BPN), has implemented several strategies to optimize land certification. This study aims to analyze the strategies of the National Land Agency (BPN) in maximizing land ownership certification in Banda Aceh City and to identify the obstacles faced in the process. The research employs a qualitative method, with data collected through interviews and documentation. The findings indicate that these strategies are carried out through several efforts, including the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, the utilization of technology through digital applications such as “Sentuh Tanahku,” the use of social media platforms like Instagram, simplification of administrative procedures, collaboration with village officials, and partnerships with Land Deed Officials (PPAT). However, several challenges remain, such as limited access to information, the economic conditions of the community, and the absence of landowners during the verification and measurement processes. These conditions suggest that efforts to improve performance in land certification implementation still require more targeted and sustainable strengthening. It is recommended that the Banda Aceh City Government intensify public outreach more evenly, not only through social media but also through direct community engagement, enhance transparency regarding the costs incurred during land registration, and strengthen coordination with village officials and the community prior to land measurement, particularly when landowners are not present on-site. Keywords: Strategy, BPN, Land Certification, Banda Aceh.