Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana di Kota Banda Aceh akibat kondisi geografis yang berada pada wilayah rawan gempa bumi dan tsunami, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang efektif melalui kolaborasi antaraktor. Mitigasi bencana tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam suatu sistem tata kelola yang terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Kota Banda Aceh ditinjau dari konsep sound governance, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga terkait, organisasi nonpemerintah, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dalam mitigasi risiko bencana di Kota Banda Aceh belum berjalan optimal. Tetapi sebagian besar indikator sound governance sudah diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari dimensi proses, struktur, kebijakan, sektor, organisasi, serta keterlibatan kekuatan internasional. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, lembaga nasional, serta organisasi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama pada dimensi manajemen dan kinerja serta pemahaman dan nilai masyarakat, yang ditunjukkan oleh keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi, serta masih rendahnya internalisasi pengetahuan kepada masyarakat. Adapun faktor- faktor yang mendukung pelaksanaan kolaborasi meliputi kerja sama lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, transparansi informasi, komunikasi yang berkelanjutan, serta dukungan kelembagaan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antaraktor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Kata kunci: kolaborasi pemerintah, mitigasi bencana, sound governance, Banda Aceh

This study is motivated by the high level of disaster risk in Banda Aceh City, due to its geographical location in an earthquake- and tsunami-prone area, necessitating effective mitigation efforts through multi-actor collaboration. Disaster mitigation cannot be carried out solely by the government; rather, it requires the involvement of various stakeholders within an integrated governance system. Therefore, this study aims to analyze government collaboration in disaster risk mitigation in Banda Aceh from the perspective of sound governance, and to identify the factors that support its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, involving informants from government institutions, related agencies, non-governmental organizations, and community members engaged in disaster mitigation activities. Data analysis was conducted through the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon under study. The findings indicate that government collaboration in disaster risk mitigation in Banda Aceh has not yet been fully optimal. However, most of the indicators of sound governance have been implemented. This can be observed in the dimensions of process, structure, policy, sector, organization, as well as the involvement of international forces. The collaboration is manifested through cross-sector cooperation among government institutions, communities, national agencies, and international organizations. Nevertheless, its implementation remains suboptimal, particularly in the dimensions of management and performance, as well as community understanding and social values, as indicated by limited resources, suboptimal coordination, and the low level of knowledge internalization among the community. The supporting factors of collaboration include cross-sector cooperation, active community participation, information transparency, continuous communication, and institutional and leadership support. Therefore, it is necessary to strengthen coordination among actors, enhance resource capacity, and improve public awareness to ensure that disaster mitigation efforts are more effective and sustainable. Keywords: government collaboration, disaster risk mitigation, sound governance, Banda Aceh