Electronic Theses and Dissertation

Kemiskinan ekstrem masih menjadi salah satu hambatan dalam Pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Berbagai jenis kebijkan fiskal dan peran kelembagaan dari pemerintah diharapkan mampu menghapus tingkat kemiskinan ekstrem melalui peningkatan belanja sosial, penyaluran dana desa dan penguatan kualitas tata kelola pemerintah. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari belanja sosial, dana desa, efektifitas pengendalian korupsi dan kualitas birokrasi terhadap kemiskinan ekstrem dengan menguji peran kualitas birokrasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan analisis regresi moderasi mulai dari tahun 2021 sampai 2024 di Provinsi Aceh. Analisis statistik menunjukkan bahwa belanja sosial dan dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan ekstrem, dengan dana desa menujukkan pengaruh yang konsisten dan signifikan di seluruh model. Efektifitas pengendalian korupsi dan kualitas birokrasi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan ekstrem. Sementara itu, analisis interaksi menujukkan bahwa kualitas birokrasi tidak secara signifikan memoderasi pengaruh belanja sosial terhadap kemiskinan ekstrem, namun analisis interasi kualitas birokrasi mampu memperkuat pengaruh dana desa dalam menurunkan kemiskinan ekstrem. Temuan ini merekomendasikan untuk pemerintah perlu memperbaiki data dan verifikasi bantuan sosial agar tepat sasaran dan efektif menurunkan kemiskinan ekstrem, pemerintah perlu untuk meningkatkan pengendalian dan penyelesaian kasus korupsi, serta pemerintah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kebijakan fiskal dikarenakan efektivitas kebijakan fiskal bukan hanya bergantung pada besaran anggaran melainkan juga kualitas tata kelola birokrasi.

Kata Kunci: Kemiskinan Ekstrem, Belanja Sosial, Dana Desa, Kualitas Birokrasi, Pengendalian Korupsi

Extreme poverty remains one of the key obstacles to economic development in Indonesia, particularly in Aceh Province. Various fiscal policies and institutional roles of the government are expected to eradicate extreme poverty through increased social spending, village fund distribution, and strengthened governance quality.This study analyzes the effects of social spending, village funds, the effectiveness of corruption control, and bureaucratic quality on extreme poverty, while also examining the moderating role of bureaucratic quality. The study employs panel data regression and moderation regression analysis covering the period 2021–2024 in Aceh Province.The statistical analysis shows that social spending and village funds have a negative effect on extreme poverty, with village funds demonstrating a consistent and significant impact across all models. The effectiveness of corruption control and bureaucratic quality also have negative but insignificant effects on extreme poverty. Meanwhile, the interaction analysis indicates that bureaucratic quality does not significantly moderate the effect of social spending on extreme poverty, but it does strengthen the impact of village funds in reducing extreme poverty. These findings suggest that the government should improve data accuracy and verification of social assistance to ensure better targeting and effectiveness in reducing extreme poverty. Additionally, the government needs to enhance corruption control and case resolution, as well as strengthen the capacity of public officials in managing fiscal policies, since the effectiveness of fiscal policy depends not only on budget allocation but also on the quality of bureaucratic governance. Keywords: Extreme Poverty, Social Spending, Village Funds, Bureaucratic Quality, Corruption Control