Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan transportasi modern mempermudah mobilitas, tetapi juga menimbulkan persoalan serius berupa keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan kematian. Perbedaan orientasi antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menekankan pertanggungjawaban pidana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan perlindungan anak, serta realitas tingginya kecelakaan fatal di Kota Banda Aceh, menunjukkan adanya benturan antara norma hukum dan praktik sosial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa dan Apa hambatan yang di hadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan penyidik Laka Lantas Polresta Banda Aceh, petugas Balai Pemasyarakatan, petugas Dinas Sosial dan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta didukung oleh penelitian kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana oleh anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa di wilayah hukum Polresta Banda Aceh dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan anak dan keadilan restoratif dengan mengutamakan diversi. Namun, penerapannya menghadapi hambatan berupa penolakan keluarga korban untuk berdamai, tuntutan santunan yang tinggi, kurangnya peran orang tua pelaku, kendala koordinasi antar lembaga, serta tekanan sosial dan keterbatasan sarana pembinaan di pengadilan, sehingga keberhasilan penyelesaian perkara sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan kesadaran hukum para pihak.

Disarankan agar aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan penerapan diversi secara profesional dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kepentingan korban. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan orang tua dan peran aktif masyarakat dalam mencegah anak mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin yang sah, guna menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di masa mendatang

The development of modern transportation has facilitated mobility; however, it has also given rise to serious issues, particularly the involvement of children in traffic accidents resulting in fatalities. The differing orientations between Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which emphasizes criminal liability, and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which prioritizes child protection, coupled with the high incidence of fatal accidents in Banda Aceh, reflect a tension between legal norms and social practices in determining juvenile criminal responsibility. The purpose of this study is to examine how criminal liability is imposed on children in traffic accident cases caused by negligence resulting in loss of life, and to identify the obstacles encountered in resolving traffic violations committed by children. The research method employed is empirical legal research using a qualitative descriptive approach. Data were obtained through field research, including interviews with traffic accident investigators of the Banda Aceh Municipal Police, officers from the Correctional Center (Balai Pemasyarakatan), officials from the Social Affairs Office, and judges of the Banda Aceh District Court. This was further supported by library research involving statutory regulations, books, and legal literature relevant to the issues examined. The findings indicate that the imposition of criminal liability on children in traffic accident cases resulting in loss of life within the jurisdiction of the Banda Aceh Municipal Police is carried out through a child protection approach and restorative justice, with priority given to diversion. However, its implementation faces several obstacles, including the refusal of the victim’s family to reach an amicable settlement, high compensation demands, lack of parental involvement, coordination challenges among institutions, as well as social pressure and limited rehabilitation facilities within the court system. Consequently, the successful resolution of such cases is highly dependent on inter-agency synergy and the legal awareness of the parties involved. It is recommended that law enforcement authorities further optimize the implementation of diversion in a professional and equitable manner, without disregarding the interests of victims. Additionally, increased parental supervision and active community participation are necessary to prevent children from operating motor vehicles without proper authorization, thereby reducing the occurrence of traffic accidents involving children in the future.