Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang masih memiliki senjata api tanpa izin dari pihak berwenang dan melakukan penyalahgunaan senjata api.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin serta mengkaji hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda didasarkan oleh perbedaan peran yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menggunakan senjata api dan menyembunyikan senjata api, akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa dan juga perbuatan yang didakwakan merupakan pelanggaran pertama atau merupakan pengulangan perbuatan tindak pidana. Selain itu, penanganan perkara kepemilikan senjata api ilegal masih menghadapi hambatan yaitu faktor saksi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor sulitnya menelusuri kepemilikan senjata api tidak resmi, faktor sulitnya penangkapan pelaku utama dalam kepemilikan senjata api dan faktor alam.

Saran kepada hakim agar dalam menjatuhkan pidana untuk melihat yurisprudensi dalam perkara yang serupa, kepada aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran kepemilikan senjata api tanpa izin, serta kepada masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dalam membantu proses penegakan hukum.

Pursuant to Article 1 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951, any person who, without lawful authority, imports into Indonesia, manufactures, receives, attempts to obtain, transfers or attempts to transfer, controls, carries, possesses, stores, transports, conceals, uses, or exports from Indonesia any firearm, ammunition, or explosive material shall be subject to the death penalty, life imprisonment, or a term of imprisonment of up to twenty (20) years. Nevertheless, in practice, there remain numerous individuals who possess firearms without authorization from the competent authorities and engage in the misuse of such firearms. The purpose of this study is to examine the considerations of judges in imposing differing sanctions upon perpetrators of the criminal offense of unlawful possession of firearms, as well as to analyze the obstacles faced by law enforcement authorities in handling such cases. This research adopts an empirical juridical method, namely by examining the applicable legal provisions in conjunction with the realities occurring within society. The data were obtained through field research and library research, and subsequently analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that judicial considerations in imposing varying sanctions are based on differences in the roles undertaken by the defendants, such as the use of firearms and the concealment of firearms, the consequences arising from the defendants’ actions, and whether the offense constitutes a first-time violation or a repeat offense. Furthermore, the handling of cases involving illegal possession of firearms continues to encounter several obstacles, including witness-related issues, a lack of public legal awareness, difficulties in tracing the ownership of illicit firearms, challenges in apprehending the principal offenders, and environmental or natural factors. It is recommended that judges, in imposing criminal sanctions, take into account jurisprudence in similar cases. Law enforcement authorities are advised to enhance preventive measures and supervision over the circulation and possession of unauthorized firearms. The public is also encouraged to actively participate in supporting the law enforcement process.