Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN CEK/BILYET KOSONG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)
Pengarang
Aswangga Thariq Al Aziz - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ainal Hadi - 196810241993031001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
1903101010161
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2026
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek atau bilyet giro kosong sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya tindak pidana tersebut adalah adanya niat jahat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dengan menerbitkan cek tanpa dukungan dana yang cukup, yang diperkuat oleh tekanan ekonomi, penyalahgunaan kepercayaan korban, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum bertindak lebih tegas dan konsisten, perbankan meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada nasabah, serta masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan cek sebagai alat pembayaran.
The criminal offense of fraud committed through the use of blank checks or giro slips constitutes an act prohibited and punishable under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research was conducted using an empirical juridical method within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court. The findings indicate that the primary cause of such criminal acts is the perpetrator’s malicious intent to unlawfully benefit themselves by issuing checks without sufficient funds, reinforced by economic pressure, abuse of the victim’s trust, low public understanding of legal distinctions, and weak supervision and law enforcement. Based on these findings, it is recommended that law enforcement officers act more firmly and consistently, banking institutions enhance supervision and provide legal education to customers, and the public exercise greater caution in using checks as a payment instrument.
TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF STATISTIK KRIMINAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH DARI TAHUN 2015-2018) (RINI SUNDARI, 2019)
TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020)
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MUHAMMAD HAIKAL, 2025)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI CALANG). (FADHIL HENDRI, 2024)
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (MUHAMMAD RIFKI, 2019)