Electronic Theses and Dissertation

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 363 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, sehingga sanksi pidana yang diberikan akan sesuai dengan perannya dalam suatu tindak pidana. Namun dalam penerapannya terdapat penjatuhan sanksi yang yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP khususnya dalam hal tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang terjadi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta untuk menganalisis penerapan konsep deelneming dalam menentukan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terhadap pelaku yang berkedudukan sebagai turut serta.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum, serta didukung dengan data kepustakaan melalui telaah perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan nomor 179/Pid.B/2023/PN Bna didasarkan pada ketentuan Pasal 363 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP masih terdapat putusan yang mengabaikan konsep deelneming dalam penerapan sanksinya sehingga pelaku yang berkedudukan sebagai turut serta harus menerima sanksi lebih berat dari pada yang ditentukan dalam KUHP. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut terdiri dari faktor internal, seperti kondisi ekonomi serta ketergantungan narkotika dan judi online, dan faktor eksternal, seperti adanya kesempatan akibat kelalaian korban serta pengaruh lingkungan sosial.

Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, dan jaksa lebih memperhatikan secara cermat peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga penerapan sanksi pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terpidana mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

The criminal offence of theft committed jointly constitutes an unlawful act regulated under the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP), particularly Article 363 in conjunction with the provisions on participation as stipulated in Article 55 of the KUHP, whereby the criminal sanctions imposed shall correspond to the respective roles of the perpetrators in the commission of the offence. However, in its application, there have been instances of sentencing that are inconsistent with the provisions of the KUHP, particularly in cases of jointly committed theft, as observed in the Banda Aceh District Court. This research aims to explain the application of criminal sanctions for the offence of jointly committed theft within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court, as well as to analyze the application of the concept of deelneming in determining criminal sanctions as a form of criminal liability for perpetrators acting as accomplices. The research method employed is an empirical juridical approach, combining statutory and case approaches. Data were obtained through field research by conducting interviews with law enforcement officials, and supported by secondary data derived from literature review, including statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results of the study indicate that the imposition of criminal sanctions in jointly committed theft cases, as reflected in Decision Number 179/Pid.B/2023/PN Bna, is formally based on Article 363 of the KUHP in conjunction with Article 55 of the KUHP. Nevertheless, there remain judicial decisions that disregard the concept of deelneming in sentencing, resulting in accomplices receiving penalties more severe than those prescribed under the KUHP. The contributing factors to the commission of such offences include internal factors, such as economic conditions and dependency on narcotics and online gambling, as well as external factors, including opportunities arising from victims’ negligence and the influence of the social environment. It is recommended that law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, give greater and more careful consideration to the roles and levels of involvement of each perpetrator in cases of jointly committed theft, so that the imposition of criminal sanctions as a manifestation of criminal liability reflects justice, legal certainty, and legal utility.