Electronic Theses and Dissertation

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan wewenang atribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada praktiknya, akta-akta yang dibuat oleh notaris tidak jarang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus seperti pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Pemanggilan dan pemeriksaan notaris sebagai saksi dalam tahap penyidikan harus memperhatikan ketentuan Pasal 66 UUJN. Namun dalam kenyataannya terjadi perbedaan norma antara UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemeriksaan notaris yang mana perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan, khususnya bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktiknya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan original intent (maksud asli) Putusan MK No.49-PUU/X/2012 terhadap pemanggilan dan pemeriksaan notaris, kedudukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait pemanggilan dan pemeriksaan Notaris dengan persetujuan MKN, serta kepastian dan keadilan hukum terhadap pemanggilan dan pemeriksaan notaris sebagai saksi pada tahap penyidikan.
Jenis penelitian bersifat yuridis empiris, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara urut dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa original intent (maksud asli) dilakukan pemohon dalam Putusan MK No.49-PUU/X/2012 yaitu terkait pengujian terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 berkenaan dengan frasa, “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah...” yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adapun kedudukan Pasal 66 UUJN melanggar prinsip equality before the law yang memberikan perlakuan khusus kepada Notaris, pasal tersebut hanya menguntungkan pihak notaris dan sangat merugikan pihak penyidik dalam proses penyidikan serta merugikan pihak pencari keadilan dalam mencari kebenaran. Pasal ini dianggap sebagai penghambat, dikarenakan menghabiskan banyak waktu dalam proses penyidikan. Notaris dapat menjadi saksi pada tahap penyidikan apabila mendapat izin dari MKN, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Nilai kepastian dan keadilan hukum yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN berkenaan dengan pemanggilan dan pemeriksaan notaris terdapat dilema antara memberikan perlindungan hukum bagi profesi notaris atau kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Jaksa untuk mengungkap kebenaran dan keadilan bagi masyarakat luas.
Disarankan kepada kepada pembuat undang-undang, untuk lebih melihat secara keseluruhan efek dari aturan yang dibentuk, sebisanya hindari aturan yang hanya memihak dan menguntungkan satu pihak saja apalagi aturan yang berkenaan dengan proses penyelesaian suatu permasalahan hukum, diharapkan tidak menghambat tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Untuk MKN, diharapkan agar dapat menjalankan wewenangnya dengan baik. Jika notaris dipanggil oleh penyidik sebagai saksi dan penyidik telah melakukan semua prosedur sesuai undang-undang, lebih baiknya pihak MKN memberikan izin dengan segera, agar proses penyidikan bisa berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Notaris, Saksi, Penyidikan

A notary is a public official authorized to draw up authentic deeds and has other powers as stipulated in the law. The position of a notary as a public official has strong legal legitimacy based on the attributive authority stipulated in Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary. In practice, deeds drawn up by notaries are often used as evidence in criminal cases, particularly for document forgery, fraud, embezzlement, and corruption. The summoning and examination of notaries as witnesses during the investigation stage must comply with Article 66 of the Law on Notary Office. However, in reality, there is a difference in norms between the Law on Notary Office and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 concerning the Duties and Functions, Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures, and Budget of the Notary Honorary Council, as well as the Constitutional Court's decision on the examination of notaries. This difference has the potential to confuse, especially for law enforcement officials such as the police, who have the authority to examine notaries, thereby creating legal uncertainty in practice. This study aims to analyze and explain the original intent of Constitutional Court Decision Number 49-PUU/X/2012 regarding the summons and examination of notaries, the position of Article 66 of Law Number 2 of 2014 on amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, regarding the summons and examination of notaries with the approval of the Notary Honorary Council, as well as legal certainty and justice regarding the summons and examination of notaries as witnesses at the investigation stage. This research is empirical-juridical, employing a sociological-legal and statutory approach. The data collection techniques used are interviews and documentation, using primary and secondary data sources. The data obtained is then organized sequentially, systematically, and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the original intent of the petitioner in Constitutional Court Decision Number 49-PUU/X/2012 was related to the review of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the phrase, “... with the approval of the Regional Supervisory Council...” which is considered to conflict with Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. The position of Article 66 of the Law on Notary Office violates the principle of equality before the law which provides special treatment to Notaries, as it only benefits notaries and is very detrimental to investigators in the investigation process, as well as to those seeking justice in seeking the truth. This article is considered an obstacle because it consumes a lot of time in the investigation process. Notaries can be witnesses at the investigation stage if they obtain permission from the Notary Honorary Council, in accordance with the provisions of Article 66 of the Law on Notary Office. The values of legal certainty and justice contained in Article 66 of the Law on Notary Office regarding the summoning and examination of notaries present a dilemma between providing legal protection for the notary profession and the interests of law enforcement carried out by the police and prosecutors to uncover the truth and justice for the wider community. It is advised that lawmakers take a more holistic view of the effects of their regulations. Rules that favor and benefit only one party, especially those related to the process of resolving legal issues, should be avoided. This is to prevent them from hindering the duties and authority of law enforcement officials. The Notary Honorary Council is expected to exercise its authority effectively. When a notary is summoned by investigators as a witness, and the investigators have followed all procedures in accordance with the law, the Notary Honorary Council should grant permission immediately, so that the investigation can proceed smoothly. Keywords: Notary, Witness, Investigation