Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Namun dalam praktik penjualan sparepart sepeda motor di Kec. Bandar, Simalungun masih ditemukan pelaku yang mencamtumkan klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai bentuk kerugian yang dialami konsumen, hambatan yang dihadapi konsumen untuk menuntut ganti kerugian akibat penjualan sparepart yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, di mana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan observasi, dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden, hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat pencantuman klausula eksonerasi yaitu kerugian finansial, berupa pengembalian uang yang tidak dilakukan secara penuh, penggantian yang disertai dengan kewajiban pembayaran biaya tambahan, dan pembelian sparepart yang tidak diperlukan akibat kerusakan yang timbul akibat penggunaan sparepart yang rusak. hambatan konsumen dalam menuntut ganti kerugian berasal dari kurangnya pemahaman hak konsumen, lemahnya posisi konsumen akibat keterbatasan pembuktian kerusakan barang, rendahnya kesadaran hukum, dan ketimpangan posisi tawar. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi langsung antara pelaku usaha dan konsumen, hasilnya konsumen menerima pengembalian uang namun tidak sepenuhnya, dan diwajibkan membayar biaya tambahan jika ingin penggantian dengan barang lain.

Disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab. Konsumen disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum, dan memahami hak-haknya sebagai konsumen, khususnya hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat barang yang tidak sesuai atau cacat, sebagaimana diatur dalam UUPK.

Pursuant to Article 18 paragraph (1) letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from including standard clauses that transfer or limit their liability toward consumers. However, in practice, the sale of motorcycle spare parts in Bandar Subdistrict, Simalungun, still reveals business actors who include clauses that shift liability to consumers. The purpose of this thesis is to examine the forms of losses suffered by consumers, the obstacles encountered by consumers in claiming compensation arising from the sale of spare parts containing exoneration clauses, and the mechanisms for dispute resolution between consumers and business actors. The research method employed is an empirical juridical approach, in which data are obtained through library research, observation, and field research. Library research is conducted by examining statutory regulations and relevant literature, while field research is carried out through interviews with respondents. The data are analyzed using a qualitative approach. Based on the findings of the study, it can be concluded that the forms of losses suffered by consumers due to the inclusion of exoneration clauses include financial losses, such as incomplete refunds, replacements accompanied by additional charges, and the purchase of unnecessary spare parts resulting from damage caused by defective products. The obstacles faced by consumers in seeking compensation include a lack of understanding of consumer rights, the weak bargaining position of consumers due to limitations in proving product defects, low legal awareness, and inequality in bargaining power. Dispute resolution is generally conducted through direct negotiation between business actors and consumers, resulting in consumers receiving partial refunds and being required to pay additional fees if they seek replacement with other goods. It is recommended that business actors refrain from including standard clauses that eliminate or limit their liability. Consumers are advised to enhance their legal awareness and to better understand their rights, particularly the right to obtain compensation for losses arising from defective or non-conforming goods, as provided under the Consumer Protection Law.