Muhammad Albar Hanafi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memuat pengalihan tanggung jawab atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, Namun dalam praktik penjualan sparepart sepeda motor di Kec. Bandar, Simalungun masih ditemukan pelaku yang mencamtumkan klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab kepada konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai bentuk kerugian yang dialami konsumen, hambatan yang dihadapi konsumen untuk menuntut ganti kerugian akibat penjualan sparepart yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, di mana data diperoleh melalui penelitian kepustakaan observasi, dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan literatur. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden, hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat pencantuman klausula eksonerasi yaitu kerugian finansial, berupa pengembalian uang yang tidak dilakukan secara penuh, penggantian yang disertai dengan kewajiban pembayaran biaya tambahan, dan pembelian sparepart yang tidak diperlukan akibat kerusakan yang timbul akibat penggunaan sparepart yang rusak. hambatan konsumen dalam menuntut ganti kerugian berasal dari kurangnya pemahaman hak konsumen, lemahnya posisi konsumen akibat keterbatasan pembuktian kerusakan barang, rendahnya kesadaran hukum, dan ketimpangan posisi tawar. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi langsung antara pelaku usaha dan konsumen, hasilnya konsumen menerima pengembalian uang namun tidak sepenuhnya, dan diwajibkan membayar biaya tambahan jika ingin penggantian dengan barang lain. Disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula baku yang menghilangkan tanggung jawab. Konsumen disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum, dan memahami hak-haknya sebagai konsumen, khususnya hak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat barang yang tidak sesuai atau cacat, sebagaimana diatur dalam UUPK. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1714831 2026-04-20 16:30:48 2026-04-21 08:56:47 machine generated