Electronic Theses and Dissertation

Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2026 menyatakan bahwa Pasal 134, 136, Bis dan 137 KUHP lama tentang tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun pada KUHP baru pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kembali diatur kembali untuk melindungi harkat dan martabat kepala negara, Hal ini termuat dalam Pasal 218, 219 dan 220 dengan ancaman kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sanksi pidana penghinaan presiden dan wakil presiden antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta perbandingan pengaturan tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden pada beberapa negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Menggunakan jenis dan sumber bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder. Serta menggunakan metode analisis bahan-bahan hukum secara kualitatif dan pendalaman secara preskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa, perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada lamanya pidana kurungan penjara dan delik. Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diancam dengan pidana kurungan penjara 4 (empat) tahun 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak kategori IV. Terdapat beberapa negara yang yang memiliki undang-undang melarang penghinaan terhadap kepala negara atau presiden yaitu Thailand, Uni Emirat Arab (UEA), dan Turki.
Perlu adanya pengaturan dan penegasan batasan yang jelas antara kritik terhadap kebijakan pemerintah dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, agar penegakan hukum tidak membatasi hak kebebasan berpendapat masyarakat.

Constitutional Court Ruling No. 013-022/PUU-IV/2026 states that Articles 134, 136, Bis and 137 of the old Criminal Code concerning the criminal offence of insulting the President and Vice-President cannot be enforced as they are contrary to the 1945 Constitution. However, in the new Criminal Code, provisions governing criminal offences of insulting the President and Vice-President have been reintroduced to protect the dignity and honour of the head of state. These are contained in Articles 218, 219 and 220, carrying a maximum penalty of imprisonment for a term not exceeding 4 (four) years and 6 (six) months or a fine not exceeding Category IV. This study aims to explain the comparison of the provisions on criminal offences of insulting the President and Vice-President under Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023, the criminal sanctions for insulting the President and Vice-President under Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023, as well as a comparison of the regulations governing criminal offences of insulting the President and Vice-President in several countries. This study employs a normative legal research method. It also utilises conceptual, legislative, and comparative approaches. It draws upon primary and secondary legal sources, and employs qualitative analysis of legal materials alongside prescriptive in-depth analysis. Based on the findings of the research, it can be seen that the comparison between Law No. 1 of 1946 and Law No. 1 of 2023 lies in the length of the prison sentence and the offences. Criminal sanctions under Law No. 1 of 1946 carry a maximum prison sentence of 6 (six) years, whilst those under Law No. 1 of 2023 carry a prison sentence of 4 (four) years and 6 (six) months or a fine of up to Category IV. There are several countries that have laws prohibiting insults against the head of state or president, namely Thailand, the United Arab Emirates (UAE), and Turkey. There is a need for clear regulations and definitions distinguishing between criticism of government policy and acts that may be classified as criminal offences of insulting the President and Vice-President, so that law enforcement does not restrict the public’s right to freedom of expression.