Electronic Theses and Dissertation

Dalam 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut (UU TPKS) mengatur tegas tentang larangan hubungan seksual dalam relasi kekuasaan atau kepercayaan, termasuk dalam keluarga. Namun pada praktiknya, kasus inses masih kerap terjadi. Berdasarkan data penelitian, terdapat beberapa kasus yang ditangani, bahkan ditemukan korban yang mengalami kekerasan seksual secara berulang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi perlindungan terhadap korban belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pemenuhan hak korban dalam kasus inses, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam pemenuhan hak korban inses serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memenuhi hak-hak korban inses.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan informan. Dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti undang-undang, buku dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada hak-hak korban yang belum optimal untuk dilaksanakan, seperti hak layanan psikologis, hak kesehatan dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan layak. Tidak terpenuhinya hak tersebut karena beberapa hambatan, baik hambatan internal seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, maupun hambatan eksternal seperti stigma masyarakat dan minimnya dukungan keluarga. Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti penguatan layanan berbasis SOP, koordinasi lintas sektor, serta pendampingan dan rehabilitasi berkelanjutan bagi korban, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal.

Disarankan kepada DP3A dan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan anggaran dan sumber daya manusia serta optimalisasi koordinasi lintas sektor. Selain itu, diperlukan peningkatan peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi berkelanjutan serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi stigma dan mendukung pemulihan korban.

Article 294 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP) and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (hereinafter referred to as the TPKS Law) explicitly regulate the prohibition of sexual relations within relationships of authority or trust, including within the family. However, in practice, cases of incest continue to occur frequently. Based on research data, several cases have been handled, and it was even found that some victims experienced repeated sexual violence. This indicates that despite the existence of regulatory frameworks, the implementation of victim protection has not been carried out optimally. This study aims to identify and explain the implementation of the fulfillment of victims’ rights in incest cases, to examine the obstacles in fulfilling such rights, and to analyze the efforts undertaken by the Office for Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) in ensuring the protection and fulfillment of the rights of incest victims. The research method employed is empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with respondents and informants, while secondary data were collected through literature studies, including statutory regulations, books, and other relevant sources. The results of the study indicate that several victims’ rights have not been optimally fulfilled, including the right to psychological services, the right to healthcare, and the right to a safe and proper environment. The failure to fulfill these rights is attributable to various obstacles, both internal—such as limited budget and human resources—and external, including social stigma and lack of family support. To address these challenges, several measures have been undertaken, including strengthening service delivery based on standard operating procedures (SOPs), enhancing cross-sectoral coordination, and providing continuous assistance and rehabilitation for victims, although their implementation has not yet been fully optimal. It is recommended that DP3A and regional governments strengthen institutional capacity through increased budget allocation and human resources, as well as optimize cross-sectoral coordination. Furthermore, it is necessary to enhance the role of the Social Affairs Office in providing sustained rehabilitation and to increase public awareness in order to reduce stigma and support victims’ recovery.