CUT ANNISA JANNATUL HIRA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana sumpah palsu diatur sebagai perbuatan memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang diwajibkan menurut hukum. Ketentuan tersebut menempatkan unsur “keerangan palsu di atas sumpah” dan unsur kesengajaan sebagai inti delik. Perbuatan ini memiliki implikasi terhadap proses peradilan pidana karena dapat memengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun dalam praktiknya Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.B/2017/Pn.Lsm membuktikan tindak pidana sumpah palsu menghadapi kendala, khususnya dalam unsur kesengajaan dan ketidakbenaran keterangan yang diberikan di persidangan. Tujuan dari penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.B/2017/Pn.Lsm serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yurispudensi, dan literature-literatur hukum yang berkaitan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 65/Pid.B/2017/Pn.Lsm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 65/Pid.B/2017/Pn.Lsm terdapat fakta-fata yang tidak dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim. Hal ini terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan serta keterbatasan dalam optimalisasi kewenangan hakim dalam menindak sumpah palsu. Dalam putusannya belumlah memuat asas keadilan, dikarenakan Majelis Hakim tidak menyeluruh melihat fakta-fakta dipersidangan dan asas kepastian juga terkait dengan masalah putusan hakim yang rendah, dan unsur kemanfaatan masih memerlukan penguatan, khususnya dalam memberikan efek jera serta menjaga integritas peradilan. Disarankan kepada Majelis hakim agar melihat fakta-fakta dipersidangan secara menyeluruh, hal ini agar mencapai tujuan hukum yang di harapkan, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1714361 2026-04-17 06:27:12 2026-04-17 10:38:32 machine generated