Electronic Theses and Dissertation

Pelecehan seksual terhadap anak diatur di dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Khusus di Aceh juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 47 pelecehan seksual terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Namun dalam kenyataannya walaupun sudah ada sanksi yang tegas di dalam Qanun, pelecehan seksual terhadap anak masih saja terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan modus operandi yang digunakan pelaku untuk mendekati serta memanipulasi korban yang berpengaruh pada proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, dan menganalisis proses penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian yuridis empiris dimana sumber penelitian didapatkan dari sumber data lapangan melalui wawancara pihak dari instansi yang terkait sebagai data primer dan data baku serta didukung oleh data kepustakaan berupa undang-undang dan literatur sebagai data sekunder. Untuk kemudian dianalisis secara deskripstif analitis, dengan pendekatan undang-undang dan kasus secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelecehan seksual terhadap anak dilakukan melalui berbagai modus operandi seperti pendekatan emosional, pemberian imbalan, relasi kuasa, ancaman, hingga pemanfaatan teknologi digital. Pola ini menyulitkan deteksi dini dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pemulihan korban, edukasi masyarakat, pembinaan keluarga, serta koordinasi terpadu antara aparat penegak hukum, DP3A, perangkat desa, dan sektor pendidikan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih profesional dalam menangani pemeriksaan anak korban pelecehan seksual agar keterangan yang diperoleh dapat lengkap dan akurat. Selain itu, aparat penegak hukum bersama DP3A, perangkat desa, dan sektor pendidikan perlu meningkatkan sosialisasi pencegahan, serta mendorong orang tua dan lembaga pendidikan memberikan edukasi sejak dini mengenai perlindungan tubuh dan batasan yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. 

Sexual abuse against children is regulated under Article 76E of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In the Province of Aceh, it is also specifically governed under Article 47 of Qanun Aceh Number 6 of 2014 on Jinayat Law, which stipulates that sexual abuse against children is punishable by ‘uqubat ta’zir in the form of caning of up to 90 (ninety) lashes, or a fine of up to 900 (nine hundred) grams of pure gold, or imprisonment for a maximum of 90 (ninety) months. However, in practice, despite the existence of strict sanctions under the Qanun, incidents of sexual abuse against children continue to occur within the jurisdiction of the Banda Aceh Regional Police (Polresta Banda Aceh). The purpose of this study is to explain the modus operandi employed by perpetrators in approaching and manipulating victims, which subsequently affects the examination process at the investigation stage, and to analyze the countermeasures undertaken by law enforcement authorities in handling cases of child sexual abuse. The research method applied is an empirical juridical approach, wherein data are obtained from field research through interviews with relevant institutional stakeholders as primary data, supported by standardized data and complemented by secondary data derived from statutory regulations and legal literature. The data are then analyzed descriptively and analytically using a qualitative approach, with statutory and case-based perspectives. Based on the findings, sexual abuse against children is carried out through various modus operandi, including emotional manipulation, provision of incentives, abuse of power relations, threats, and the exploitation of digital technology. These patterns complicate early detection and hinder law enforcement officials in the investigation process. Therefore, firm law enforcement, victim recovery, public education, family development, and integrated coordination among law enforcement agencies, the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A), village authorities, and the education sector are essential. It is recommended that law enforcement officials act more professionally in handling the examination of child victims of sexual abuse to ensure that the information obtained is comprehensive and accurate. Furthermore, law enforcement authorities, in collaboration with DP3A, village administrations, and the education sector, should enhance preventive outreach efforts and encourage parents and educational institutions to provide early education on body protection and personal boundaries that must not be violated by others.