Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas tentang kondisi transportasi penyeberangan
menggunakan rakit kayu yang masih digunakan oleh masyarakat di Desa
Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga saat ini, rakit menjadi satu-satunya
sarana penyebrangan untuk warga yang ingin menyeberang sungai, baik untuk
keperluan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, maupun mengangkut hasil
pertanian. Namun, penggunaan rakit ini menyimpan banyak persoalan, terutama
terkait keselamatan, kenyamanan, dan ketergantungan terhadap kondisi cuaca.
Ketika sungai meluap, aktivitas warga menjadi terhambat dan anak-anak pun
kesulitan pergi ke sekolah. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum
membangun jembatan sebagai solusi permanen. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana tata kelola pemerintah dalam menangani transportasi
penyeberangan tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan
jembatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti
mewawancarai pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, kepala desa,
akademisi, hingga masyarakat pengguna rakit. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tata kelola transportasi masih belum maksimal. Pemerintah menghadapi
sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang
belum menyasar wilayah pedalaman, bahwa tata kelola penyeberangan
menggunakan rakit kayu di Desa Sekumur masih belum optimal. Dari sisi suara
dan akuntabilitas warga, masyarakat merasa aspirasi mereka terkait pembangunan
jembatan belum ditanggapi serius oleh pemerintah, meskipun telah disampaikan
berulang kali. Dalam aspek efektivitas pemerintahan, pemerintah daerah
mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan prioritas wilayah menjadi
penghambat utama pembangunan jembatan. Sementara pada supremasi hukum,
tidak ada regulasi resmi terkait pengelolaan dan keselamatan operasional rakit,
sehingga penggunaan rakit berlangsung tanpa perlindungan hukum yang
memadai. Secara keseluruhan, lemahnya partisipasi warga, keterbatasan respons
pemerintah, dan absennya regulasi menjadikan tata kelola penyeberangan ini
belum mencerminkan prinsip good governance serta lemahnya koordinasi antar
instansi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat kebijakan
yang lebih berpihak pada masyarakat terpencil, termasuk pembangunan jembatan
demi keselamatan dan kemudahan akses warga.
Kata Kunci :Tata Kelola, Rakit Kayu, Transportasi, Desa Sekumur, Aceh Tamiang

Penelitian ini membahas tentang kondisi transportasi penyeberangan menggunakan rakit kayu yang masih digunakan oleh masyarakat di Desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang. Hingga saat ini, rakit menjadi satu-satunya sarana penyebrangan untuk warga yang ingin menyeberang sungai, baik untuk keperluan sehari-hari seperti bekerja, sekolah, maupun mengangkut hasil pertanian. Namun, penggunaan rakit ini menyimpan banyak persoalan, terutama terkait keselamatan, kenyamanan, dan ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Ketika sungai meluap, aktivitas warga menjadi terhambat dan anak-anak pun kesulitan pergi ke sekolah. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum membangun jembatan sebagai solusi permanen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola pemerintah dalam menangani transportasi penyeberangan tersebut dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pembangunan jembatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, kepala desa, akademisi, hingga masyarakat pengguna rakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola transportasi masih belum maksimal. Pemerintah menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan yang belum menyasar wilayah pedalaman, bahwa tata kelola penyeberangan menggunakan rakit kayu di Desa Sekumur masih belum optimal. Dari sisi suara dan akuntabilitas warga, masyarakat merasa aspirasi mereka terkait pembangunan jembatan belum ditanggapi serius oleh pemerintah, meskipun telah disampaikan berulang kali. Dalam aspek efektivitas pemerintahan, pemerintah daerah mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan prioritas wilayah menjadi penghambat utama pembangunan jembatan. Sementara pada supremasi hukum, tidak ada regulasi resmi terkait pengelolaan dan keselamatan operasional rakit, sehingga penggunaan rakit berlangsung tanpa perlindungan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, lemahnya partisipasi warga, keterbatasan respons pemerintah, dan absennya regulasi menjadikan tata kelola penyeberangan ini belum mencerminkan prinsip good governance serta lemahnya koordinasi antar instansi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat terpencil, termasuk pembangunan jembatan demi keselamatan dan kemudahan akses warga. Kata Kunci :Tata Kelola, Rakit Kayu, Transportasi, Desa Sekumur, Aceh Tamiang