<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="166031">
 <titleInfo>
  <title>PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DALAM PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK ILEGAL BERBASISRNENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Fadilla Husna</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Salah satu wilayah yang memiliki potensi besar adalah Kabupaten Aceh Timur. Sayangnya, potensi ini justru dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aktivitas tambang minyak ilegal di Aceh Timur masih marak terjadi, dilakukan tanpa izin resmi dan tanpa memperhatikan aspek keselamatan serta kelestarian lingkungan. Dampaknya sangat merugikan mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mengelola aktivitas tambang minyak ilegal dengan pendekatan Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah masih bersifat reaktif dengan tindakan yang dilakukan hanya setelah terjadinya insiden seperti kebakaran atau kecelakaan kerja. Belum ada kebijakan tegas dan berkelanjutan dalam pengawasan tambang ilegal. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya kewenangan daerah dalam pengaturan dan perizinan tambang karena sudah dialihkan ke pemerintah pusat serta belum adanya solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat. Diperlukan kebijakan berbasis ESG, peningkatan pengawasan, dan penyediaan lapangan kerja legal untuk menanggulangi aktivitas tambang ilegal di Aceh Timur secara menyeluruh dan berkelanjutan.&#13;
Kata Kunci: Peran Pemerintah; Tambang Minyak Ilegal; ESG;&#13;
&#13;
&#13;
&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>166031</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-07-23 17:40:22</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-07-23 23:56:27</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>