SORAYA AGUSTINA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan 2025

Skripsi

ABSTRAK Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara legal menerapkan sistem keuangan berbasis syariah di bawah payung hukum Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain proses konversi perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun, durasi waktu konversi yang relatif singkat, keterbatasan perbankan syariah dalam menerapkan seluruh prinsip syariah serta kemampuan bersaing dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan Qanun No. 11 Tahun 2018 dari perspektif Dynamic Governance yang mencakup enam indikator utama: Thinking Ahead, Thinking Again, Thinking Across, Agile Process, Culture dan Able People. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berbasis syariah. Meskipun demikian, temuan menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal kemampuan merespons kebutuhan masyarakat yang dinamis serta memastikan fleksibilitas dalam implementasinya di lapangan. Berdasarkan analisis menggunakan enam indikator Dynamic Governance, hanya tiga indikator yang dapat dikatakan telah terpenuhi, yaitu Thinking Ahead, Thinking Across dan Culture. Sementara itu, tiga indikator lainnya, yakni Thinking Again, Agile Process serta Able People belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya perbaikan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta merancang mekanisme evaluasi yang lebih adaptif guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan Qanun LKS secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kata kunci: Dynamic Governance, Qanun No. 11 Tahun 2018, Lembaga Keuangan Syariah, Kebijakan Publik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 154179 2025-04-22 10:43:57 2025-04-22 11:42:32 machine generated