Ikram Fajar Maulana Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2025 id Indonesia

Theses

KEPASTIAN HUKUM LELANG BARANG BERGERAK YANG CACAT TERSEMBUNYI PADA PEJABAT LELANG KELAS I (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Banda Aceh) Ikram Fajar Maulana, Iman Jauhari, Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa setiap lelang yang akan dilaksanakan, wajib didahului dengan Pengumuman lelang dan dapat ditambahkan informasi lebih lengkap mengenai Objek Lelang, syarat dan ketentuan, serta informasi lainnya. Namun praktinya terdapat cacat tersembunyi terjadi karena barang lelang tidak diketahui kecacatannya sehingga tidak adanya pemberitahuan kepada pembeli lelang, atau cacat tersembunyi karena penjual lelang tidak memberitahukan kecacatan barang lelang padahal mengetahui barang lelang tersebut memiliki kekurangan. Penelitian ini membahas tata cara pelaksanaan lelang barang bergerak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Selain itu, penelitian juga mengkaji peran dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh terhadap barang lelang benda bergerak yang terindikasi cacat tersembunyi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat KPKNL Banda Aceh, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian d bahwa prosedur lelang di KPKNL Banda Aceh berawal dari pengumuman mengenai barang yang akan dilelang, peserta melakukan pendaftaran dan membayarkan uang jaminan, serta pelaksanaan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan, langsung di tempat lelang atau melalui sistem e-Lelang untuk peserta berpartisipasi secara virtual. KPKNL Banda Aceh tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat cacat tersembunyi pada barang lelang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Saran dari hasil penelitian ini, KPKNL sebaiknya meningkatkan transparansi dengan memastikan deskripsi barang lebih rinci dan menerapkan verifikasi ketat. Prosedur mediasi perlu diperkuat untuk menyelesaikan sengketa secara objektif. Pemanfaatan platform digital dengan fitur interaktif dan pengawasan ketat melalui tim verifikasi khusus dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi risiko kesalahan dan pembatalan lelang. Kata Kunci: Lelang Barang Bergerak, KPKNL, Lelang Barang Cacat Tersembunyi COMMERCE - LAW 343.08 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 151591 2025-03-19 10:11:48 2025-03-19 11:02:07 machine generated