<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="123438">
 <titleInfo>
  <title></title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Nazra</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ekonomi</publisher>
   <dateIssued>2008</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Kepmendagri No.29  Tahun  2002  adalah  pedoman  pengelolaan keuangan  daerah  yang pertama   setelah   otonomi   daerah.  Kepmendagri  ini juga  adalah   saat  diberlakukannya  atau dimuJainya sistem  anggaran  berbasis  kinerja.  Pemerintah daerah  sebagai  pengelola keuangan daerah  harus  melakukan  opti.malisasi  anggaran  yang  dilakukan   secara  ekonomi,  efisien  dan efektivitas untuk  mewujud.kan  kesejahteraan masyarakat.  Penelitian ini ingin   melihat  apakah ada perbedaan kinerja keuangan pemerintab daerah  sebelum  dan setelah ditetapkannya Kepmendagri  No.29   Tahun   2002,   dan   bertujuan   untuk   mengetahui   perbedaan    kinerja keuangan  pemerintah daerah  sebelum  dan  setelah  ditetapkannya  Kepmendagri No.29  Tahun 2002.  Perbedaan dilihat  dari lebih  baik atau  tidak lebih   aiknya kinerja  keuangan  pemerintah daerah  sebelum  dan setelah  ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002.       Penelitian  ini   dilakukan    di   12   Kabupaten/Kota   di  Propinsi   NAD    yang   belum dimekarkan  sampai  tahun  200 l.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dengan  tek:nik pengumpulan data  secara  dokumentasi  yang  berasal  dari  BPS  Propinsi  NAO  serta  sumber - sumber    lain   yang    mendukung.    Variabel    yang    digunakan   adalah    rasio    kemampuan pembiayaan,  kemampuan mobilisasi,  tingkat  ketergantungan, dan  desentralisasi  fiskal.  Data dianalisa    dengan    menggunakan  statistik    parametrik  yaitu   uji   beda   untuk   dua   sampel berpasangan  (paired  sample  t-test).&#13;
          Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa   kinerja   keuangan   pemerintah  daerah dalam bentuk  kemampuan pembiayaan, kemampuan mobilisasi, dan tingkat  ketergantungan sebelum ditetapkannya Kepmendagri  No.29  Tahun  2002  tidak  berbeda  dengan  setelah  ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002, sedangkan  dalam bentuk desentralisasi fiskal sebelum ditetapkannya Kepmendagri No.29 Tahun 2002 berbeda dengan setelah ditetapkannya Kepmendagri No.29  Tahun  2002. Hal ini kemungkinan disebabkan salah  satunya  oleh  masih rendahnya  penerimaan   daerah   yang   berasal   dari   PAD.   Untuk   itu  diperlukan    kebijakan pemerintab daerah  agar meningkatkan dan  mengusahakan supaya  sumber-sumber penerimaan daerah  yang berasal  dari PAD terus dikembangkan. &#13;
&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>123438</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-06-07 16:07:51</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-06-07 16:07:51</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>