<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="113626">
 <titleInfo>
  <title>IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>MUAMMAR QADAFI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Qanun  Kabupaten  Bireuen  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Sampah dinilai  belum  dapat  menjamin  bahwa  pelayanan  pengelolaan  sampah  yang  lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam  pengelolaan  sampah  yang  apabila  tidak  diimplementasikan  dengan  serius oleh  pemerintah  menandai  bahwa  roda  pemerintahan  tidak  berjalan  dengan semestinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  dan hambatan  dari  pelaksanaan  qanun,  khususnya  di  Kecamatan  Samalanga. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  menggunakan teori  implementasi  kebijakan  dari  Edward  III  yang  meliputi  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi  kebijakan  qanun  belum  sepenuhnya  berjalan  optimal,  karena  dari aspek sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan,  sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  serta  anggaran  yang belum  memadai,  serta  aspek  kejelasan  dan  konsistensi  komunikasi  yang  belum efektif. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi qanun, yaitu kurangnya kepedulian  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  dan  ketidakpatuhan masyarakat  dalam  menjalankan  kewajiban,    serta  pemerintah  yang  masih  belum sepenuhnya  tegas  dalam  menerapkan  qanun  dan  keterbatasan  anggaran  dalam pelaksanaan  qanun.  Pemerintah  Kabupaten  Bireuen  diharapkan  untuk  dapat menambah  alokasi  anggaran  untuk  pelaksanaan  qanun  agar  dapat  memenuhi sarana  dan  prasarana  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK) kabupaten  bireuen  lebih  gencar  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat agar  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  serta meningkatkan  program  pengelolaan  sampah  dan  menciptakan  program pengelolaan sampah secara mandiri, terstruktur dan efektif.  &#13;
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Bireuen</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>113626</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-08-24 12:39:48</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2023-08-24 14:57:15</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>