MUHAAJIRIIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2022 id Indonesia

Skripsi

Terdakwa Supriati merupakan pelaku perdagangan orang yang melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan dokumen guna mengurusi paspor para korban dan melakukannya secara bersama-sama atau berkelompok. Namun dalam dakwaan dan vonis hukuman dikenakan Pasal 10 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), sedangkan unsur delik pemalsuan berkas dan bertindak melakukan kejahatan secara bersama-sama tidak dihiraukan sebagai unsur yang dapat memberatkan terdakwa. Tujuan dari studi kasus ini untuk menjelaskan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya tidak melihat unsur delik dan tidak tepat dalam penerapan dasar hukumnya. Penelitian normatif merupakan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, adapun penelitian yang dilakukan menitik beratkan kepada penelitian kepustakaan dengan bahan-bahan hukum di dalamnya seperti buku-buku, Perundang-undangan terkait, jurnal atau bentuk hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn Dpu, Jaksa Penuntut Umum tidak cermat di dalam membuat surat dakwaan, adapun delik yang didakwakan kepada terdakwa Supriati adalah hanya Pasal 10 jo. Pasal 4 dan Pasal 11 jo. Pasal 4 UU PTPPO, tentang tindak pidana perekrutan dan perencanaan untuk melakukan perdagangan orang, sedangkan delik tentang pemalsuan dokumen sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Supriati yaitu pelanggaran terhadap Pasal 19 UU PTPPO, tidak dimasukkan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya. Selanjutnya Jaksa penuntut umum juga tidak memasukkan unsur tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama yang diatur di dalam Pasal 16 UU PTPPO, sebagaimana diketahui bahwa Supriati melakukan tindak kejahatan tidak hanya seorang diri melainkan juga beserta dengan orang-orang yang membantunya. Disarankan kepada jaksa penuntut umum untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa setiap perkara tindak pidana khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan orang. Disarankan kepada jaksa penuntut umum agar selalu menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan delik yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. DEFENDANTS - CRIMINAL LAW 345.05 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 102674 2022-08-19 11:39:10 2022-08-19 15:59:12 machine generated