<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="100276">
 <titleInfo>
  <title>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA DALAM MENANGANI PENAMBANGAN EMAS DI GUNONG UJEUN KECAMATAN KRUENG SABEE</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>NURLISA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2022</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Tambang emas rakyat di Gunong Ujeun Aceh Jaya menimbulkan berbagai konflik masyarakat setempat dan banyaknya penambang-penambang liar yang berdatangan, untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengeluarkan kebijakan peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penataan Pertambangan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengelolaan pertambangan emas rakyat serta untuk dapat menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu para penambang, penduduk, perangkat desa, dan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Perbup Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 belum maksimal diimplementasikan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi Perbup yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap masyarakat sehingga adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya Perbup tersebut dan adanya beberapa masyarakat yang tidak mematuhi aturan serta himbauan juga menjadi kendala dalam impementasi perbup tersebut. Kendala lainnya yaitu tidak adanya izin untuk wilayah pertambangan rakyat, tambang Gunong Ujeun tersebut merupakan tambang illegal, kemudian proses pengurusan perizinan pinjam pakai kawasan hutan juga memakan waktu jangka panjang dikarnakan Gunong Ujeun merupakan kawasan hutan produksi. Hendaknya agar Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya lebih aktif dalam memberikan himbaun-himbauan tentang pengelolaan pertambangan kepada masyarakat. Diharapakan masyarakat juga agar lebih kooperatif dan mematuhi semua aturan dan himbauan dari pemerintah agar implementasi kebijakan berhasil dilaksanakan dan terciptanya pengelolaan pertambangan yang baik.&#13;
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pertambangan&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>100276</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2022-06-08 13:55:08</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2022-06-08 14:22:59</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>